INDORAYA – Kementerian Pekerjaan Umum Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berupaya melakukan penanganan dan pengendalian banjir di Kota Semarang agar bisa teratasi.
Salah satunya adalah normalisasi sungai di Sungai Plumbon yang menjadi penyebab banjir di Semarang bagian barat, yakni Kelurahan Mangunharjo, Mangkang Kulon dan Mangkang Wetan.
Di lokasi itu kerap terjadi banjir dikarenakan sendimentasi yang tinggi sehingga membuat tanggul jebol di empat titik Sabtu (31/12/2022) lalu.
Hal itu diungkapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono saat meninjau titik banjir di daerah yang berjuluk “Kota Atlas”.
Basuki menjelaskan, pada tahun 2023 normalisasi sungai tersebut dilakukan sepanjang
23 kilometer, namun baru bisa dikerjakan 4,6 kilometer karena masih terdapat lahan yang belum dibebaskan.
Hal itu sebagai bentuk penanganan agar di wilayah Sungai Plumbon tidak menjadi penyebab banjir saat hujan deras.
“Fokus normalisasi sepanjang 4,6 kilometer, dan akan dilakukan mulai dari wilayah yang jebol (RW 4 Kelurahan Mangunharjo,red). Kalau panjang total sungai ini sekitar 23 kilometer, tapi kita fokus yang kemarin dulu,” terang Basuki, saat meninjau lokasi banjir Semarang, Selasa (3/1/2023) kemarin.
Menurutnya, normalisasi Sungai Plumbon akan segera digarap setelah pembebasan lahan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang rampung.
“Itu siap dilakukan (normalisasi) dalam waktu dekat jika Pemkot Semarang berikan dukungan berupa pembebasan lahan rumah warga yang ada di bantaran Sungai Plumbon, ” ucapnya.
“Harapan saya bisa dilakukan satu atau dua bulan untuk pembebasan lahan, apalagi ini masih awal tahun dan bisa dilakukan normalisasi,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang Kadar Lusman menyatakan pihaknya siap mendukung terkait normalisasi Sungai Plumbon.
Dukungan dari DPRD Kota Semarang, kata dia, pihaknya siap memberikan anggaran untuk pembebasan lahan sebagai salah satu cara pengentasan banjir di wilayah Tugu dan Ngaliyan
berupa normalisasi Sungai Plumbon dan peninggian Jembatan Sungai Beringin.
Pria yang akrab disapa Pilus ini mengungkapkan, anggaran untuk pembebasan lahan itu diperkirakan menghabiskan dana sebesar Rp200 miliar.
“Kita akan anggarkan Rp200 miliar, intinya DPRD siap menyetujui anggaran untuk pembebasan lahan ini dan akan berkoordinasi dengan Mbak Ita,” tegas Pilus, Rabu (4/1/2023).
Sehingga, menurutnya jika anggaran pembebasan lahan bisa klir, diharapkan proyek normalisasi bisa segera digarap.
“Kalau kita bergerak, nanti dari Kementerian PUPR bisa segera melelangkan proyek ini,” pungkasnya.
