KPU Jateng Diikuti 35 Kabupaten/Kota Gelar Rapat Kerja Perencanaan Anggaran Pemilu 2024

Date:

INDORAYA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah diikuti 35 KPU kabupaten/kota menggelar Rapat Kerja Perencanaan Anggaran dan Sinkronisasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pemilu Serentak 2024.

“Kegiatan ini bertujuan melakukan pencermatan terhadap anggaran tahapan Pemilu 2024 dan sinkronisasi RAB Pemilihan Serentak 2024,” kata Ketua KPU Provinsi Jateng Paulus Widiyantoro di Semarang, Jumat (28/1/2023).

Ia mengharapkan setelah rapat kerja ini, maka kebutuhan anggaran tahapan Pemilu 2024 di seluruh satuan kerja KPU se-Jateng dapat tersusun dengan baik dan sesuai dengan yang telah dianggarkan.

Menurut dia, skema perincian anggaran untuk jajaran KPU, baik di KPU RI, KPU provinsi, maupun KPU kabupaten/kota yang dalam usulannya berjumlah Rp76 triliun.

“Kami menekankan agar seluruh satuan kerja (satker) KPU kabupaten/kota memperjuangkan anggaran untuk Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 dengan memperhatikan setiap tahapan, regulasi, dan alokasi,” ujarnya.

Komisioner KPU Jateng Ikhwanuddin menambahkan pada raker ini dilakukan pembahasan terkait perencanaan pembebanan anggaran pemilu dan pilkada yang sudah disusun KPU Provinsi Jateng untuk satker KPU kabupaten/kota.

“Kegiatan dilanjutkan dengan pembahasan pelaksanaan anggaran dalam tahapan pemilu sesuai dengan PMK 181/PMK/05/2022,” katanya.

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Hampir 80 Persen Mata Air Muria Kering, Pemprov Jateng Siapkan Rorak sebagai Solusi Cepat

Hampir 80 persen dari 116 titik mata air di kawasan Gunung Muria dalam kondisi kering atau mati. Untuk memulihkan fungsi ekologis kawasan itu sekaligus menekan ancaman banjir, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) menyiapkan pembangunan rorak atau lubang resapan air di kawasan hutan.

Progres Baru 46 Persen, Gus Yasin Minta Talud Colo Kudus Rampung Sebelum 15 Desember

Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen meminta kontraktor menyelesaikan pembangunan talud di ruas Kudus-Colo, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, paling lambat 15 Desember 2026.

Buruh Jateng Desak UMP 2027 Sesuai KHL, Minta Upah Sektoral Diperluas

Aliansi Buruh Jawa Tengah (ABJaT) mendesak Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi menetapkan upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2027 sesuai kebutuhan hidup layak (KHL).

KY Kenalkan PERANTAU, Upaya Baru Tingkatkan Efektivitas Pengawasan Hakim

Komisi Yudisial (KY) memperkenalkan inovasi Rintisan Pengadilan Ramah Pantau (PERANTAU) sebagai upaya meningkatkan efektivitas pengawasan perilaku hakim. Program ini mulai dirintis dengan menjadikan Pengadilan Negeri (PN) Semarang sebagai lokasi percontohan.