INDORAYA – Hari Pers Nasional diselenggarakan setiap tanggal 9 Februari bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Persatuan Wartawan Indonesia, didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 5 tahun 1985. Tahun ini, peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2023 akan dilaksanakan di Sumatera Utara (Sumut) pada Kamis, 9 Februari 2023.
Presiden Joko Widodo rencananya akan menghadiri langsung acara puncak peringatan Hari Pers Nasional tersebut.
Menyambut HPN 2023, Wakil Ketua DPRD Jateng, Heri Pudyatmoko menegaskan, Hari Pers Nasional merupakan momentum penting bagi semua pihak untuk mengapresiasi peran pers dalam perkembangan demokrasi.
“Diharapkan pers bisa menjadi panduan dalam kehidupan berdemokrasi. Pers dan demokrasi memiliki hubungan yang erat dan saling melengkapi,” katanya, Selasa (7/2/2023).
Di tengah derasnya informasi dan perkembangan teknologi, pers menurutnya masih memegang peran penting dalam membentuk opini publik serta memberikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya masyarakat.
“Independensi pers dan keberimbangan sangat penting bagi publik. Sehingga, pemerintah dan kekuatan politik lainnya tidak dapat mempengaruhi atau memanipulasi informasi yang diterima oleh publik,” tegasnya.
Pers, katanya, memiliki tanggung jawab yang sangat besar sebagai agen kebudayaan. Pers juga menentukan ke mana sebuah peradaban akan dibawa. Maka yang harus disadari oleh insan media, pers menjadi pilar keempat demokrasi setelah lembaga yudikatif, legislatif, dan yudikatif.
“HPN 2023 momentum bagi kita semua menjadikan pers yang independen sebagai panduan kehidupan berdemokrasi, seperti sering disebut pers pilar keempat demokrasi. Pilar atau tiang ini harus kuat, kokoh dan independen, dalam menyangga demokrasi,” tegasnya.
Iklim Kondusif
Insan pers, yang di dalamnya ada media, termasuk juga para wartawan, diharapkan bisa ikut menjaga iklim kondusif jelang Pemilu 2024. Pimpinan dewan dari Fraksi Gerindra Jateng ini mengatakan, bahwa kondusifitas menjelang Pemilu 2024 perlu dijaga. Termasuk pula oleh awak media, yang diharapkan tak membuat narasi politik yang dapat mengundang konflik.
“Ujaran kebencian, SARA, hoaks, adu domba, saling menghasut yang kerap membanjiri media sosial juga menjadi hal yang penting untuk kita waspadai secara bersama-sama. Maka saya minta supaya insan pers memiliki peran untuk menangkalnya, menjadi penjaga gawangnya agar tak langsung dikonsumsi masyarakat secara mentah-mentah,” ungkapnya.
Apalagi jelang Pemilu 2024 mendatang, media sosial menjadi salah satu media komunikasi dan informasi yang rawan polarisasi. Dan hoaks, fitnah, adu domba, hingga ujaran kebencian memang sering terjadi mendekati tahun-tahun politik.
“Media massa sangat diharapkan bisa meredam segala persoalan itu, dengan membuat berita yang benar, berumbang, tak tendensius, dan sesuai kaidah jurnalistik,” katanya.
Heri Pudyatmoko mengatakan, potensi konflik tentunya harus segera diantisipasi sejak dini agar tidak ada perpecahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Indonesia pada Pemilu 2024 nanti.
“Di media sosial sudah ramai mendekati Pemilu 2024. Kita tentunya berharap agar tidak ada kegaduhan. Maka dari itu semua pihak, baik penyelenggara, insan pers, negara, perlu menyiapkan skema atau desain serta langkah konkret untuk mencegah penyebaran konten provokatif yang berpotensi memecah belah NKRI,” ucap Heri Londo, sapaan akrabnya. [Adv-Indoraya]
