Jawa Tengah Targetkan 100 Desa Mandiri Sampah di Tahun 2024

Date:

INDORAYA – Program Desa Mandiri Sampah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) akan terus diperbanyak. Pada tahun 2024 ini, Jateng menargetkan sebanyak 100 desa mandiri sampah.

Desa mandiri sampah menjadi salah satu upaya Pemprov Jateng untuk mengurangi dan mengelola produksi sampah rumah tangga. Di tahun 2023 sudah ada 48 desa mandiri sampah di Jateng.

“Tahun 2023 ada 48 desa mandiri sampah, kita harap tahun 2024 ini 2 kali lipat, bisa mencapai 100,” ujar Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jateng, Widi Hartanto, Rabu (28/2/2024).

Dia mengatakan, fokus desa mandiri sampah ini berorientasi pada upaya untuk mencegah dan mengatasi sampah dengan memberdayakan masyarakat. Sehingga penanganan sampah dapat produktif dan menciptakan circular economy.

“Saat ini 48 desa mandiri sampah, program ini harapannya sampah itu tidak sampai dibuang ke TPA jadi 1 desa bisa mengelola sampah di desanya masing-masing,” kata Widi Hartanto.

Dia berkata, jumlah produksi sampah di Jawa Tengah per tahunnya mencapai 6 juta ton, ini merupakan sampah yang masuk TPA di 35 kabupaten/kota. 6 juta ton sampah itu mencakup jenis organik dan anorganik.

Pihaknya memberikan perhatian serius terhadap pengurangan dan pengelolaan sampah organik dan anorganik. Karena kedua jenis sampah ini bisa berdampak pada masyarakat jika tidak dikelola dengan baik.

“Fokus kita dua-duanya, sampah organik dan anorganik. Anorganik kalau tidak dikelola itu berbahaya, organik itu juga sama kalau tidak dikelola dengan baik bisa menimbulkan dampak kesehatan seperti gas rumah kaca,” ungkap Widi.

Dia mengklaim, sejauh ini kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap sampah sudah cukup baik dengan munculnya bank sampah di desa-desa. Karena mengatasi persoalan ini butuh peran masyarakat.

Lebih lanjut pihaknya juga mendorong bank sampah di setiap desa diperbanyak. Supaya sampah rumah tangga yang dihasilkan masyarakat mampu dikelola menjadi produk yang bernilai jual.

“Pengelolaan sampah tidak bisa semua oleh pemerintah, pasti ada keterbatasan, sehingga yang paling penting adalah peran serta masyarakat bersama-sama melakukan pengelolaan sampah semampu kita,” tandas Widi.

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Hampir 80 Persen Mata Air Muria Kering, Pemprov Jateng Siapkan Rorak sebagai Solusi Cepat

Hampir 80 persen dari 116 titik mata air di kawasan Gunung Muria dalam kondisi kering atau mati. Untuk memulihkan fungsi ekologis kawasan itu sekaligus menekan ancaman banjir, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) menyiapkan pembangunan rorak atau lubang resapan air di kawasan hutan.

Progres Baru 46 Persen, Gus Yasin Minta Talud Colo Kudus Rampung Sebelum 15 Desember

Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen meminta kontraktor menyelesaikan pembangunan talud di ruas Kudus-Colo, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, paling lambat 15 Desember 2026.

Buruh Jateng Desak UMP 2027 Sesuai KHL, Minta Upah Sektoral Diperluas

Aliansi Buruh Jawa Tengah (ABJaT) mendesak Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi menetapkan upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2027 sesuai kebutuhan hidup layak (KHL).

KY Kenalkan PERANTAU, Upaya Baru Tingkatkan Efektivitas Pengawasan Hakim

Komisi Yudisial (KY) memperkenalkan inovasi Rintisan Pengadilan Ramah Pantau (PERANTAU) sebagai upaya meningkatkan efektivitas pengawasan perilaku hakim. Program ini mulai dirintis dengan menjadikan Pengadilan Negeri (PN) Semarang sebagai lokasi percontohan.