INDORAYA – Belum selesainya masalah kemiskinan di Jawa Tengah (Jateng) membutuhkan perhatian serius bagi pemerintah. Untuk itu, Pemprov Jateng di tahun 2023 yang mana menjadi tahun terakhir program pembangunannya memprioritaskan percepatan penanggulangan kemiskinan.
“Kemiskinan masih menjadi PR (pekerjaan rumah) bagi Jawa Tengah karena perlu upaya untuk mencapai target,” ujar Kepala Sub Bidang Penyusunan Program dan Pembangunan Bappeda Provinsi Jateng, Dhani Winata kepada Indoraya, Senin (16/01/2023).
Upaya percepatan penurunan angka kemiskinan ini juga tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Pemprov Jateng Tahun 2023. Di mana merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2023.
Dalam dokumen RKPD tahun 2023 menyebutkan bahwa angka kemiskinan di Jateng pada tahun 2023 ditargetkan turun di angka 9,86 hingga 9,05 persen. Adapun saat ini data terakhir dari BPS Jateng menyebutkan, angka kemiskinan di Jateng masih 10,93 persen.
Berdasarkan data tersebut, masih ada sebanyak 3.831.440 penduduk Jateng yang terjerat problem kemiskinan. Untuk menanggulangi hal ini supaya kemiskinan turun di angka 9,86 hingga 9,05 persen, Pemprov Jateng telah merencanakan sejumlah program yang berfokus pada pengentasan kemiskinan.
“Kalau provinsi ke arah program-program ya untuk pengentasan kemiskinan. Kalau programnya lumayan banyak. Kemiskinan menjadi hal yang kami prioritaskan,” ungkap Dhani.
Percepatan pengurangan kemiskinan dilakukan oleh Pemprov Jateng dengan pendekatan pemenuhan akses kebutuhan dasar bagi warga tergolong miskin. Penyediaan layanan dasar bagi masyarakat miskin ini dilakukan dengan berbagai program.
Misalnya dengan bantuan Kartu Jateng Sejahtera (KJS), Beasiswa Siswa Miskin (BSM), Rumah Tak Layak Huni (RTLH). Ada juga akses listrik murah, akses air bersih perdesaan, lumbung pangan, hingga asuransi bagi petani dan nelayan.
Selain itu juga ada program-program lainnya untuk mempercepat penanggulangan problem kemiskinan. Program berupa pemenuhan akses pendidikan dan kesehatan yang terjangkau serta bantuan jaminan sosial bagi fakir miskin non produktif.
Kerja Sama Lintas Sektor
Dhani mengatakan, dalam mencapai target tersebut, sejumlah OPD akan saling bersinergi. Pemprov Jateng juga akan bekerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota untuk mengatasi kemiskinan di daerahnya.
Ia menyadari bahwa hal ini memang tidak bisa dilakukan sendirian dan hanya mengandalkan dana APBD saja. Pemprov Jateng juga akan mengajak seluruh sektor dalam penanggulangan kemiskinan ini. Salah satunya yaitu sektor perusahaan melalui program CSR.
“Program yang tidak terbiayai oleh anggaran Pemda kita sampaikan ke perusahan-perusahaan. Misalnya kerja sama dengan CSR untuk jambannya, kerja sama dengan PLN untuk nyambung listriknya,” ujar Dhani.
Di sisi lain, Pemprov Jateng juga akan melibatkan perguruan tinggi melalui program pengabdian kepada masyarakat atau KKN. Hal ini guna mengembangkan SDM masyarakat miskin agar bisa mandiri secara ekonomi.
“Dan juga melalui KKN tematik mahasiswa, kita juga terjunkan di situ untuk mendampingi desa. Jadi warganya dilatih untuk memproduksi sesuatu jadi biar mandiri,” ungkap Dhani.
