INDORAYA — Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Heri Pudyatmoko menilai bahwa kehadiran Sekolah Rakyat menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan dan ketimpangan pendidikan di daerah.
Menurutnya, program ini bukan sekadar upaya teknis menyediakan akses belajar gratis, melainkan sebuah gerakan sosial yang mengembalikan makna pendidikan sebagai jalan pembebasan dan pemberdayaan rakyat kecil.
“Pendidikan sejati tidak hanya membentuk siswa pintar, tapi juga manusia yang sadar dan berdaya. Sekolah Rakyat membawa kembali semangat itu—pendidikan yang berpihak, membumi, dan membangun kemandirian sosial,” ungkapnya.
Berdasarkan data Kementerian Sosial (Kemensos) dan BPS per Oktober 2025, terdapat 200 titik Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia, dengan 159 lokasi sudah beroperasi dan menampung lebih dari 10.000 siswa dari keluarga miskin ekstrem (desil 1–2 DTSEN). Program ini mengadopsi sistem boarding school gratis dengan kurikulum nasional yang disesuaikan. Meliputi pendidikan karakter, vokasi, dan kewirausahaan.
Di Jawa Tengah sendiri, terdapat 9–11 titik Sekolah Rakyat yang telah berjalan sejak Juli 2025, dengan kapasitas sekitar 1.075 siswa angkatan pertama. Beberapa lokasi utamanya berada di Surakarta, Magelang, Pati, Temanggung, dan Banyumas, melibatkan kolaborasi lintas lembaga antara Kemensos, Disdikbud, dan pemerintah daerah.
“Dengan basis asrama dan pendekatan vokasional, Sekolah Rakyat diharapkan tidak hanya mencetak lulusan berijazah, tapi juga lulusan yang siap bekerja, berwirausaha, dan kembali membangun desanya. Ini sejalan dengan arah pembangunan berkeadilan di Jawa Tengah,” jelas Heri.
Politikus yang akrab disapa Heri Londo itu juga menekankan bahwa keberhasilan program ini tidak cukup diukur dari jumlah sekolah yang berdiri. Melainkan juga dari kemampuan Sekolah Rakyat mengubah nasib sosial ekonomi keluarga siswa.
Ia menilai, pendidikan seperti ini harus menjadi gerakan moral yang mengembalikan hak anak-anak dari ekonomi kurang mampu untuk bermimpi dan belajar tanpa batas.
“Anak-anak dari keluarga kurang mampu harus punya peluang yang sama. Pendidikan harus memutus rantai kemiskinan, bukan sekadar menggantikan bangku kosong di sekolah,” tegasnya.
Selain itu, Heri juga menyoroti perlunya sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan Kemensos dalam memastikan transparansi dan keberlanjutan program. Ia menekankan pentingnya pengawasan terhadap proses seleksi siswa, pemenuhan fasilitas asrama, dan kualitas tenaga pengajar agar tidak menimbulkan segregasi sosial baru.
“Kita tidak ingin program bagus seperti ini justru menciptakan tembok sosial antara yang mampu secara ekonomi dan tidak mampu. Prinsipnya harus inklusif: pendidikan untuk semua, bukan untuk segelintir,” ujarnya.
Di Jawa Tengah, Gubernur Ahmad Luthfi telah meresmikan tahap awal Sekolah Rakyat sejak Juli 2025, terutama di kawasan Magelang dan Temanggung, dengan fokus anak-anak DTKS dan penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Heri mengapresiasi langkah tersebut namun mengingatkan agar pelaksanaan di lapangan tidak berhenti pada seremoni. Ia mengusulkan agar setiap Sekolah Rakyat di Jateng dilengkapi program pendampingan keluarga siswa melalui kolaborasi dengan Dinas Sosial, DP3AKB, dan perguruan tinggi.
“Sekolah Rakyat harus jadi pusat pembelajaran masyarakat, bukan hanya tempat anak-anak belajar. Orang tua juga perlu dilibatkan agar perubahan itu benar-benar menyentuh kehidupan sehari-hari,” tambahnya.
Heri menegaskan bahwa Sekolah Rakyat adalah wujud nyata dari cita-cita pendidikan Pancasila. Di mana ilmu pengetahuan menjadi alat untuk membebaskan manusia dari kemiskinan dan ketidakadilan sosial.
“Kalau kita serius memperkuat Sekolah Rakyat, maka kita tidak hanya mencetak siswa, tapi juga membangun peradaban rakyat yang berdaulat dan berkeadilan,” pungkasnya. [Adv]
