INDORAYA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Tengah (Jateng) memberikan apresiasi terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan keuangan yang telah dilakukan.
Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jateng, Ahmad Luthfi H Rahmatullah, mengungkapkan bahwa pada semester I tahun 2024, tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil audit telah mencapai 90,96%. Angka ini meningkat menjadi 92,24% di semester II 2024, dan kembali naik menjadi 93,46% pada semester I tahun 2025.
“Kami baru bisa mengatakan sangat baik kalau sudah 95%. Ini baru 93,46%. Standarnya untuk batas penyelesaian rekomendasi adalah 85%, ini sudah di atas standar, namun menurut kami masih harus ditingkatkan, karena bisa diupayakan lebih baik,” jelasnya dalam acara entry meeting pemeriksaan pendahuluan semester II tahun 2025 yang berlangsung di Kantor Gubernur Jateng, pada Senin, (1/9/2025).
Ia menjelaskan bahwa pemeriksaan tahap awal ini akan dilakukan dalam beberapa hari ke depan untuk memastikan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah tetap terjaga.
Beberapa fokus dari audit ini mencakup pengelolaan barang milik daerah, pendapatan asli daerah, serta pendapatan dan pengeluaran di RSUD Dr Moewardi Solo dan RSUD Dr Margono Soekarjo Purwokerto, termasuk pula operasional dan investasi di PT BPR BKK Jateng (perseroda).
Ahmad Luthfi menyebutkan bahwa proses pemeriksaan pendahuluan akan berlangsung selama 25–30 hari, dilanjutkan dengan pemeriksaan terperinci. Penyerahan hasil akhir pemeriksaan dijadwalkan pada pekan kedua atau ketiga Desember 2025. Ia berharap tindak lanjut dari hasil pemeriksaan kali ini dapat mencapai target 95%.
“Tujuan kita untuk menilai. Ini pemeriksaan dengan tujuan tertentu untuk menilai kepatuhan dari pelaksanaan semua tema yang kami sampaikan tadi,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi, menyatakan bahwa proses audit oleh BPK merupakan bagian penting dari upaya perbaikan sistem pengelolaan keuangan negara. Pemeriksaan ini diharapkan bisa menghasilkan manajemen keuangan yang efisien, efektif, dan transparan serta memberikan masukan yang berguna bagi peningkatan tata kelola.
Setelah menerima temuan dan rekomendasi dari BPK, ia menekankan pentingnya untuk segera menindaklanjutinya guna mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
“Berikan data secara proaktif, sehingga pada saat audit investigasi, akan terjadi adanya transparansi daripada kegiatan yang kita lakukan,” kata Gubernur Luthfi.
