Sekolah Rakyat Jepara Mulai Dibangun Oktober, Siap Beroperasi Tahun Depan

Date:

INDORAYA – Groundbreaking Sekolah Rakyat di Kabupaten Jepara dijadwalkan berlangsung Oktober 2025. Program berasrama yang digagas Presiden Prabowo Subianto untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu ini ditargetkan mulai beroperasi tahun ajaran 2026/2027.

Bupati Jepara, Witiarso Utomo, menyampaikan bahwa pembangunan saat ini sudah masuk tahap penyusunan Detail Engineering Design (DED) oleh Kementerian PUPR dan ditarget rampung September 2025.

“Progresnya on the track. Groundbreaking Oktober,” kata Mas Wiwit, didampingi Kepala Dinsospermades Jepara Edy Marwoto, Jumat (20/6/2025).

Pemkab Jepara telah menyiapkan lahan seluas 10 hektare di Desa Suwawal Timur, Kecamatan Pakisaji. Lahan tersebut telah memenuhi seluruh spesifikasi dan dipastikan keabsahannya oleh BPN.

Mas Wiwit menambahkan, pembangunan gedung sepenuhnya ditanggung pemerintah pusat. Operasional dan jenjang sekolah akan ditentukan kementerian terkait.

“Program ini lintas kementerian. Kita menunggu pusat apakah nanti untuk jenjang SD atau lanjutan,” jelasnya.

Wakil Ketua DPRD Jepara, Arizal Wahyu Hidayat, menyambut baik percepatan pembangunan tersebut dan berharap Sekolah Rakyat di Jepara bisa mencakup hingga jenjang SMA.

“Semoga segera rampung dan manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Kami dukung penuh,” ujar politisi Gerindra itu.

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Hampir 80 Persen Mata Air Muria Kering, Pemprov Jateng Siapkan Rorak sebagai Solusi Cepat

Hampir 80 persen dari 116 titik mata air di kawasan Gunung Muria dalam kondisi kering atau mati. Untuk memulihkan fungsi ekologis kawasan itu sekaligus menekan ancaman banjir, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) menyiapkan pembangunan rorak atau lubang resapan air di kawasan hutan.

Progres Baru 46 Persen, Gus Yasin Minta Talud Colo Kudus Rampung Sebelum 15 Desember

Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen meminta kontraktor menyelesaikan pembangunan talud di ruas Kudus-Colo, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, paling lambat 15 Desember 2026.

Buruh Jateng Desak UMP 2027 Sesuai KHL, Minta Upah Sektoral Diperluas

Aliansi Buruh Jawa Tengah (ABJaT) mendesak Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi menetapkan upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2027 sesuai kebutuhan hidup layak (KHL).

KY Kenalkan PERANTAU, Upaya Baru Tingkatkan Efektivitas Pengawasan Hakim

Komisi Yudisial (KY) memperkenalkan inovasi Rintisan Pengadilan Ramah Pantau (PERANTAU) sebagai upaya meningkatkan efektivitas pengawasan perilaku hakim. Program ini mulai dirintis dengan menjadikan Pengadilan Negeri (PN) Semarang sebagai lokasi percontohan.