INDORAYA – Selain permasalahan sosial-ekonomi seperti percepatan penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) juga akan memfokuskan program pembangunan di tahun 2023 dalam sektor pendidikan.
Untuk bidang pendidikan sendiri, Pemprov Jateng memiliki dua program unggulan. Yaitu sekolah tanpa sekat dan pendidikan anti korupsi. Implementasi dua hal ini termaktub dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023.
“Kita ada program sekolah tanpa sekat, jadi warga kurang mampu yang berpretsasi kita masukkan ke SMK/SMA negeri di Jateng,” ujar Kepala Sub Bidang Penyusunan Program dan Pembangunan Bappeda Provinsi Jateng, Dhani Winata.
Sementara itu, dalam dokumen RKPD Pemprov Jateng Tahun 2023 disebutkan bahwa program sekolah tanpa sekat berupaya mewujudkan pendidikan yang terjangkau bagi seluruh SMA/SMK dan SLB yang ada di Jawa Tengah.
Ini ditempuh melalui pemberian stimulan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) kepada seluruh SMA/SMK dan SLB negeri. Di sisi lain juga memberikan tambahan penghasilan bagi Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT).
Dhani Winata mengatakan, dengan upaya tersebut akses dan layanan pendidikan menjadi lebih merata dan terjangkau. Sehingga ke depan dapat meringankan beban masyarakat yang kurang mampu.
“Yang tidak mampu full, dari seragam, makan, tidur, dibiayai APBD. Kemudian ketika lulus nanti dapat pekerjaan, karena sudah banyak yang antre perusahan. Tidak hanya dalam negeri, bahkan sampai luar negeri,” ungkapnya.
“Dan juga kalau lulus langsung disalurkan ke PT-PT. Harapannya masyarakat makin sejahtera, ini sesuai visi misi dalam RPJMD (Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari; Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi,” lanjut Dhani.
Selanjutnya, ia menjelaskan bahwa sesuai dengan visi pembangunan daerah, pendidikan anti korupsi juga akan diperbanyak. Sejauh ini sudah ada 23 SMA-SMK di Jateng yang sudah menerapkan kurikulum pendidikan anti korupsi.
Program ini dilakukan melalui integrasi ke dalam penyusunan silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) serta sosialisasi pendidikan anti korupsi di lingkungan sekolah.
“Tahun ini kita juga utamakan memperbanyak sekolah anti korupsi. Soal pendidikan anti korupsi kan kemarin Jawa Tengah menjadi salah satu yang mempelopori pendidikan anti korupsi,” ungkap Dhani.
