INDORAYA – Ketiadaan fasilitas hidran di Kecamatan Gunungpati dan Mijen, Kota Semarang, membuat warga setempat diliputi kekhawatiran akan ancaman kebakaran. Kondisi tersebut mencuat setelah Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Semarang, Ade Bhakti Ariawan, mengungkapkan bahwa sejumlah kecamatan (termasuk Gunungpati dan Mijen), hingga kini belum memiliki hidran sama sekali.
Kekhawatiran itu dirasakan langsung oleh warga. Salah satu warga Tambangan, Kecamatan Mijen, Ali M, mengaku kecewa setelah mengetahui wilayah tempat tinggalnya belum dilengkapi fasilitas hidran. Padahal, menurutnya, hidran memiliki peran penting dalam menunjang kinerja petugas Damkar saat terjadi kebakaran.
“Sangat disayangkan, Mas. Hidran itu penting untuk kebutuhan Damkar. Kalau terjadi kebakaran besar, sementara armada Damkar atau dukungan dari DPU tidak mencukupi, harus ada hidran sebagai penampung air,” ungkap Ali kepada Indoraya.News melalui sambungan telepon WhatsApp, Minggu (4/1/2026).
“Dengan begitu, kinerja Damkar bisa lebih cepat. Kalau penanganan terlambat, api bisa merambat ke tempat lain,” lanjutnya.
Ali meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang segera menyediakan hidran di wilayahnya karena dinilai sangat membantu petugas Damkar dalam menangani kebakaran berskala besar.
“Hidran seharusnya tidak hanya ada di pusat kota. Wilayah pinggiran seperti Mijen dan Gunungpati juga harus mendapat perhatian. Pemerintah perlu menyiapkan fasilitas ini karena sangat penting,” pintanya.
Ia menjelaskan, keberadaan hidran memungkinkan petugas Damkar memperoleh pasokan air secara langsung tanpa harus melangsir dari sungai, sehingga proses pemadaman dapat dilakukan lebih cepat dan efektif.
Ali menambahkan, hingga saat ini belum ada hidran yang terpasang di wilayah Tambangan, Kecamatan Mijen.
“Di sekitar tempat tinggal saya di Tambangan belum ada hidran. Di sepanjang Jalan Raya Semarang–Mijen juga setahu saya tidak ada. Padahal hidran sangat vital sebagai langkah antisipasi kebakaran,” ujarnya.
Menurut Ali, beberapa waktu lalu sempat terjadi kebakaran di wilayah Mijen, tepatnya di kawasan Pasar Ace yang menghanguskan sebuah ruko penjual ayam. Beruntung, api tidak membesar dan dapat ditangani oleh dua unit mobil Damkar Kota Semarang.
“Untungnya tidak sampai kebakaran besar. Kalau sampai terjadi kebakaran besar tanpa penunjang seperti hidran, petugas Damkar pasti akan kewalahan,” pungkasnya.
Keluhan serupa disampaikan warga Kalisegoro, Kecamatan Gunungpati, Febri. Ia mendesak pemerintah agar segera menyediakan hidran di wilayahnya guna mengantisipasi potensi kebakaran.
“Kalau bisa segera diadakan, karena sangat penting. Amit-amit terjadi kebakaran. Walaupun di Gunungpati jarang terjadi kebakaran, terutama di permukiman padat penduduk seperti perumahan, kos-kosan atau kawasan kampus, risiko tetap ada,” ujar Febri kepada Indoraya.News melalui pesan WhatsApp, Minggu sore.
Sebelumnya, Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Semarang, Ade Bhakti Ariawan, mengungkapkan fakta terkait kondisi dan fungsi hidran di Ibu Kota Jawa Tengah.
Berdasarkan catatan Damkar Kota Semarang, dari total 79 titik hidran yang terdata, hanya 10 titik yang masih berfungsi dengan baik.
Ade mengaku prihatin dengan kondisi tersebut karena hidran merupakan sarana vital dalam mendukung kecepatan dan efektivitas proses pemadaman kebakaran.
“Dari 79 titik hidran yang terdata, sekitar 61 masih terlihat fisiknya, tetapi yang benar-benar berfungsi hanya 10 titik. Sementara sisanya, ada yang rusak dan ada pula yang sudah tidak terlihat keberadaannya,” kata Ade kepada wartawan, belum lama ini.
Ia menambahkan, petugas Damkar bahkan telah menyisir area hingga radius sekitar 20 meter dari titik hidran. Namun, sebagian hidran seolah “lenyap” karena tertutup bangunan permanen maupun struktur jalan.
“Beberapa warga menyebut hanya terlihat bagian atas hidran, bahkan ada yang sudah tertutup cor atau bangunan,” ungkapnya.
Dengan luas wilayah Kota Semarang mencapai 373,70 kilometer persegi, jumlah hidran yang tersedia dinilai jauh dari ideal. Kondisi tersebut membuat petugas Damkar kerap menghadapi kesulitan saat menangani kebakaran, terutama di wilayah yang minim pasokan air.
Ade kembali menegaskan bahwa Gunungpati dan Mijen menjadi kecamatan yang hingga kini belum memiliki hidran sama sekali. Ia pun mendorong pemanfaatan aset pemerintah sebagai alternatif sumber air pemadaman.
“Kalau hidran tidak tersedia, setidaknya ada tandon air di aset-aset pemerintah yang bisa dimanfaatkan saat darurat,” ujarnya.
Sebagai perbandingan, Ade mencontohkan Kota Surabaya yang telah beralih dari sistem hidran ke tandon air. Saat ini, Surabaya memiliki lebih dari 400 titik tandon air aktif yang dapat digunakan Damkar tanpa biaya.
“Di Surabaya, penggunaan air untuk pemadaman gratis. Itu hasil studi banding kami dan sudah kami sampaikan ke Wali Kota Semarang,” pungkasnya.
