INDORAYA – Menjelang akhir Desember 2025, ketika curah hujan tinggi dan potensi banjir rob masih mengancam wilayah pesisir serta kota-kota besar di Jawa Tengah, masalah sampah yang menyumbat drainase menjadi fokus utama pencegahan bencana. Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Heri Pudyatmoko, menyoroti bahwa penanganan sampah yang buruk sering kali memperparah genangan air di kawasan urban.
“Ini bukan hanya faktor alam, tapi juga perilaku manusia yang masih membuang sampah sembarangan,” katanya.
Di Semarang, uji coba GPS Drifter pada 12 Desember 2025 mengungkap sumbatan drainase oleh sampah seperti ban bekas dan sedimen, yang membuat air lambat mengalir ke sungai. Heri menekankan bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jateng sebagai OPD pelaksana urusan lingkungan hidup harus lebih proaktif dalam program akselerasi pengelolaan sampah.
Menurut Heri, target 50 Desa Mandiri Sampah (DMS) baru pada 2025 perlu dipercepat untuk mengurangi timbulan sampah dari hulu. Saat ini, capaian pengelolaan sampah Jateng baru sekitar 41 persen, sementara residu yang dibuang ke TPA masih tinggi.
Ia juga menghubungkan isu ini dengan infrastruktur kota, di mana penanganan sampah yang baik bisa mencegah banjir seperti di Simpang Lima atau kawasan rawan rob di pesisir utara.
“Kolaborasi dengan Dinas Pekerjaan Umum untuk pembersihan drainase dan edukasi masyarakat sangat krusial,” lanjutnya.
Heri Pudyatmoko mendorong pembentukan Satgas Penuntasan Sampah di semua kabupaten/kota, mengingat masih banyak TPA yang menggunakan open dumping. Program seperti TPS 3R dan sanitary landfill harus jadi prioritas untuk kurangi residu.
Selain itu, partisipasi masyarakat dalam memilah sampah sejak rumah tangga menjadi kunci, agar tidak memperburuk genangan saat musim hujan seperti sekarang.
Dengan penanganan sampah yang lebih baik, Heri optimis banjir di kota-kota Jateng bisa diminimalisir, terutama menjelang libur akhir tahun. [Adv]
