INDORAYA – Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, secara resmi membuka gelaran Outlook Ekonomi 2026 sebuah forum strategis bertema “Semarang Tangguh melalui Sistem Pangan dan Ekonomi Hijau yang Berkelanjutan”, di Hotel Khas Semarang, Selasa (9/12/2025).
“Acara ini untuk membicarakan tahun 2026 itu kita mau apa, sehingga masing-masing dari stakeholder ini bisa bersiap untuk bersinergi dan membangun kota Semarang di tahun 2026,” ujar Agustina.
Agustina menekankan bahwa isu lingkungan bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan faktor penentu stabilitas ekonomi dan keberlanjutan kota. Ekonomi yang tangguh tidak bisa dibangun tanpa adanya ketahanan lingkungan dan sistem pangan yang kuat. Oleh sebab itu, Pemkot Semarang menjadikan ketahanan pangan dan kualitas lingkungan sebagai fondasi pembangunan RPJMD 2025–2029.
“Tadi saya sampaikan 700 miliar, kita prioritaskan untuk itu. 500 miliar di antaranya adalah untuk infrastruktur pengendalian banjir, sampai dengan mengurus pemukiman yang masih belum tertata dengan rapi. Terus untuk ketahanan pangan, ada sekitar 200 miliar, yang itu juga termasuk adalah pengendalian harga yang ada di pasar-pasar,” terangnya.
Ia menilai kekuatan utama Semarang berasal dari karakter masyarakat yang adaptif dan mampu bekerja sama. Program-program seperti Pak Rahman dan Kempling Semar terbukti efektif menjaga stabilitas harga serta menekan inflasi. Kolaborasi antar-pihak dan penghilangan ego sektoral menjadi kunci dalam menyelesaikan masalah bersama.
“Kalau kita mau menjadi Semarang lebih hijau (lingkungannya), kemudian ekonomi hijau, itu nggak bisa sendiri. Makanya kita kumpulkan semua stakeholder ini, komplit nih. Dari mulai akademisi pengusaha, ada para pelaku, praktisi, komplit,” kata Agustina.
Wali Kota berharap Semarang dapat berkembang menjadi kota yang lebih hijau, inklusif, dan resilien. Komitmen ini bertujuan mewujudkan Semarang yang semakin tangguh di tahun 2026, khususnya dengan tema ‘Penguatan Sistem Pangan Kota yang Berkelanjutan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup’ sebagai prioritas pembangunan daerah.
“Bertemunya semua pendapat itu nanti akan menentukan detail teknis dari pelaksanaan anggaran maupun kebijakan di tahun 2026,” tandasnya.
