INDORAYA – Para pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah kini resmi menempati rumah dinas yang telah disediakan. Dengan begitu, mereka tidak lagi menerima tunjangan perumahan yang sebelumnya sempat menjadi sorotan masyarakat.
Salah satu di antaranya adalah Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Sarif Abdillah, yang kini menempati rumah dinas di kawasan Sekayu, Semarang Tengah.
Namun, Sarif tidak hanya menjadikan tempat itu sebagai hunian pribadi. Ia juga memfungsikannya sebagai Rumah Aspirasi Santri dan Rakyat, yaitu ruang terbuka untuk menampung gagasan dan aspirasi masyarakat, khususnya dari kalangan santri serta warga sekitar.
Sebagai tanda dimulainya pemanfaatan rumah tersebut, politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menggelar tradisi slup-slupan pada Selasa (21/10/2025) — sebuah ritual selamatan khas masyarakat Jawa yang biasanya dilakukan saat menempati rumah baru.
Rangkaian acara diisi dengan pembacaan manaqib, doa bersama, hingga kegiatan Bincang Santri Media. Para santri dari berbagai pesantren di wilayah Semarang Raya turut hadir mengikuti Pelatihan Media Pesantren serta seminar bertema Bincang Santri Media.
Sarif menjelaskan bahwa rumah dinas di Sekayu tersebut merupakan fasilitas milik pemerintah, bukan milik pribadi. Karena itu, ia memilih menggunakannya untuk kepentingan masyarakat.
“Kebetulan ini pertama kali kami melaksanakan kegiatan di rumah dinas, karena prinsipnya rumah ini adalah rumah untuk aspirasi santri dan rakyat,” ujar Sarif di rumah dinasnya.
Selain difungsikan sebagai tempat tinggal, Sarif juga membuka akses bagi masyarakat dan kalangan santri yang ingin menyampaikan aspirasi atau mengadakan kegiatan sosial.
“Rumah ini milik pemerintah, jadi kami persilakan masyarakat memanfaatkan fasilitas yang ada di sini secara gratis. Kebetulan ada ruang pelatihan, jadi bisa digunakan untuk berbagai aktivitas sosial dan edukatif,” tegasnya.
Program Rumah Aspirasi Santri dan Rakyat tersebut digagas bersama Rabithah Ma’ahid Islamiyah (RMI) PWNU Jawa Tengah, dengan tujuan memperkuat literasi digital serta meningkatkan peran sosial santri. Kegiatan perdananya diisi oleh Pelatihan Media Pesantren se-Semarang Raya dan Seminar Bincang Santri Media, yang menghadirkan penggiat muda Nahdliyin.
Sarif menekankan bahwa peringatan Hari Santri bukan sekadar acara seremonial, melainkan momentum untuk mengingat kembali peran besar santri dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan dan memperkuat kehidupan sosial masyarakat.
“Kami ingin rumah ini menjadi wadah kolaborasi antara DPRD, santri, dan masyarakat — tempat bertemunya gagasan-gagasan kebaikan agar santri terus berkontribusi bagi bangsa,” tuturnya.
Dalam suasana peringatan Hari Santri 2025, Sarif juga mengajak para santri agar terus berkontribusi positif bagi masyarakat, sekaligus mengimbau publik untuk memberi dukungan kepada dunia pesantren di tengah berbagai isu yang muncul belakangan ini.
“Saya juga dari santri. Santri itu bisa jadi apa saja. Kalau tidak bisa membantu, jangan mengganggu. Berikan apresiasi positif kepada para santri karena mereka ingin berbuat baik untuk bangsa,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Fraksi PKB DPRD Jateng, Abdul Hamid, memberikan dukungan terhadap kebijakan pemerintah yang menyediakan rumah dinas bagi pimpinan DPRD Jawa Tengah. Ia juga mengapresiasi langkah Sarif yang memanfaatkan rumah tersebut sebagai ruang yang lebih dekat dengan masyarakat.
“Keputusan DPRD sudah sejalan dengan aspirasi masyarakat. Dengan tidak adanya tunjangan perumahan, pimpinan kini bisa memanfaatkan fasilitas pemerintah, bahkan menjadikannya rumah aspirasi seperti yang dilakukan Pak Sarif,” ungkapnya.
Hamid menambahkan, rumah dinas yang selama ini jarang digunakan kini bisa memiliki nilai guna yang lebih besar.
“Secara teknis nanti tentu akan ada penataan dari kesekretariatan, minimal ada petugas yang berjaga agar kegiatan bisa terkoordinasi. Tinggal menyesuaikan jadwal kegiatan santri dan masyarakat yang ingin menggunakan tempat tersebut,” tandasnya.
