Ad imageAd image

Wakil Ketua DPRD Jateng Ingatkan Pengusaha Wajib Bayar THR Lebaran Sesuai Ketentuan

Panji Bumiputera
By Panji Bumiputera 922 Views
3 Min Read
Wakil Ketua DPRD Jateng, Heri Pudyatmoko.

INDORAYA – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah (Jateng) meminta para pengusaha untuk membayar Tunjangan Hari Raya (THR) Hari Raya Idulfitri atau Lebaran kepada para karyawannya sesuai dengan ketentuan yang telah diatur.

Heri menegaskaan bahwa THR merupakan hak karyawan, sehingga perusahaan berwajiban membayarnya sesuai dengan aturan yang berlaku. Misalnya dalam ketentuannya, pembayaran THR harus tepat waktu maksimal H-7 Lebaran dan tidak boleh dicicil.

“Para pengusaha di Jawa Tengah kami harapkan bisa membayar THR paling lambat 7 hari sebelum Idul Fitri, dan tidak boleh dicicil. THR harus langsung dibayar penuh, karena itu merupakan hak pekerja,” ujarnya.

BACA JUGA:   Heri Pudyatmoko Dorong Pemerintah Tingkatkan Pemahaman Masyarakat terkait Keragaman Sumber Pangan

Menurut Heri, meski beberapa perusahaan yang sedang dalam kondisi sulit akibat situasi politik global dan nasional yang tidak stabil, THR tetaplah sebuah kewajiban yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada para karyawannya.

“Memang kita pahami semua bahwa perekonomian kita itu sedang sulit, tapi sesulit apapapun kewajiban ya tetap kewajiban yang harus kita laksanakanan, mungkin dalam pelaksanaannya ada kendala,” bebernya.

Selain itu, dia juga meminta kepada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) terus memantau dan mengawasi pelaksanaan pembayaran THR di Jawa Tengah. Disnakertrans juga harus mengoptimalkan posko aduan untuk melayani konsultasi dan laporan.

Heri juga meminta Disnakertrans menjadi jembatan antara pengusaha dan pekerja. Apabila nanti dalam dinamikanya ada sejumlah perusahaan yang tidak mampu membayar THR, Disnakertrans perlu berkomunikasi hinga menyediakan ruang diaog bagi keduanya.

BACA JUGA:   Pulihkan Ekonomi Jateng, Wakil Ketua DPRD Heri Pudyatmoko: Genjot Sektor Wisata

“Nanti apabila dalam perjalanannya ada perusahaan yang tidak membayar THR atau menyicil, Disnakertrans harus turun. Temukan pengusaha dan pekerja dan lakukan mediasi antara keduanya untuk menentukan bagaimana kesepakatan soal THR,” tandasnya.

Terpisah, Kepala Disnakertrans Jateng Ahmad Aziz mengaku bahwa pihaknya telah membuka posko aduan untuk memberikan kemudahan bagi para pekerja ataupun perusahaan yang membutuhkan layanan konsultasi terkait THR.

Dia mengatakan, konsultasi biasanya dilakukan minimal seminggu sebelum lebaran. Jika tepat H-7 sebelum lebaran, sifatnya ialah pengaduan. Pada waktu-waktu tersebut biasanya banyak pekerja yang melapor bahwa mereka belum menerima THR.

BACA JUGA:   Heri Pudyatmoko Dorong Pengendalian DBD di Lingkungan Sekolah

“Nanti di H-7 Lebaran itu sifatnya sudah pengaduan. Pekerja buruh ada yang sudah mengidentifikasi bahwa perusahaannya tidak jelas, (antara) mau berikan THR atau tidak Terus ada yang mengadukan,” katanya.

Sebagai tindak lanjut pengaduan ini, nantinya pengawas ketenagakerjaan menelusuri laporan. Perusahaan yang melanggar aturan pembayaran THR akan diberikan nota pemeriksaan.

Bagi masyarakat yang ingin melakukan konsultasi atau pengaduan mengenai THR dapat melapor langsung ke Disnakertrans Jateng melalui nomor 082223000811 dan 081328451596. [Adv-Indoraya]

Share this Article
Leave a comment