INDORAYA – Kondisi pandemi Covid-19 yang mulai landai dan minim kasus, harus menjadi momen bagi Pemerintah Daerah Jawa Tengah. Tak lain, dalam upaya memulihkan perekonomian usai anjlok kala diterpa pandemi.
Selama dua tahun pandemi, banyak anggaran dari APBD Pemprov Jateng disedot untuk biaya kesehatan serta pencegahan penyebaran pandemi Covid-19. Hal itu menjadikan pos anggaran perekonomian jadi melemah. Imbasnya, masyarakat juga terdampak dari sisi ekonomi.
Wakil Ketua DPRD Jateng, Heri Pudyatmoko mengatakan di awal tahun 2022, pandemi Covid-19 mulai terkendali. Bahkan pada saat ini, jelang pertengahan tahun 2022, kasus Covid-19 sudah jauh menurun jika dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
“Ini momen yang tepat untuk memulihkan perekonomian di Jawa Tengah,” kata Wakil Ketua DPRD Jateng, Heri Pudyatmoko dari Fraksi Gerindra ini, Sabtu (8/05/2022).
- Advertisement -
Heri Pudyatmoko yang juga menjabat sebagai Bendahara DPD Partai Gerindra Jawa Tengah ini mengatakan ada beberapa langkah yang harus dilakukan agar perekonomian Jawa Tengah bisa pulih atau bahkan meningkat.
Pertama yang harus dilakukan adalah politik anggaran yang tepat. Politik anggaran sangat perlu dilakukan supaya postur APBD lebih memihak pada rakyat. APBD Jateng lebih difokuskan pada pengembangan dan pemberdayaan perekonomian.
Hal itu menjadi prioritas karena pandemi telah memukul sektor ekonomi. Daya beli masyarakat pun turun drastis. Kondisi tersebut tidak bisa diantisipasi semua pihak, mengingat semua daerah melakukan pembatasan aktivitas. Badan Pusat Statistik (BPS) Jateng pun mencatat, angka kemiskinan di Jateng juga tinggi.
“Politik anggaran harus benar-benar memihak pada pemulihan ekonomi. DPRD mendukung, agar perekonomian masyarakat yang kemarin terpukul oleh pandemi bisa kembali pulih kembali,” ujarnya.
Selanjutnya, dalam penguatan perekonomian maka DPRD Jateng mendorong sejumlah program yang bisa dirasakan oleh masyarakat secara langsung.
Diantaranya, terkait penanganan kemiskinan yakni perkuatan program yang langsung menyentuh masyarakat seperti renovasi rumah tidak layak huni (RTLH), listrik murah, sembako murah dan padat karya.
Ada juga pemberdayaan dan pendampingan masyarakat miskin produktif untuk berkembang. Bahkan untuk pengangguran pun perlu dilakukan adalah perluasan bursa kerja dan kerja sama dengan dunia industri, pemberian insentif dan kemudahan kredit modal untuk pengembangan industri kecil dan rumahan. Termasuk program-program padat karya seperti irigasi, jalan dan pengendalian banjir.
Sesuai data BPS, Jumlah penduduk miskin di Jateng per September 2021 sebesar 3,93 juta orang atau 11,25 persen. Ditambah lagi PDRB per kapita atau pendapatan rata-rata penduduk Jateng tahun 2021 adalah Rp 38,67 juta per tahun. Jumlah itu yang paling kecil diantara 6 Provinsi di Jawa.
Dukungan pada UMKM disebut sebagai salah satu upaya riil untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. UMKM dinilai jadi salah satu sektor yang mampu mendongkrak perekonomian di Jateng di masa pandemi.
“Penguatan UMKM harus juga menjadi prioritas dalam upaya pemulihan ekonomi,” tandasnya. (Advertorial-HS)