INDORAYA – Dalam lanskap ekonomi Provinsi Jawa Tengah yang terus berkembang, isu kesenjangan pendapatan semakin menjadi perhatian utama para pemangku kebijakan. Di tengah upaya pemulihan dan tantangan inflasi, Wakil Ketua DPRD Jateng, Heri Pudyatmoko menyoroti pentingnya penurunan Indeks Gini sebagai langkah strategis untuk menciptakan pemerataan yang lebih baik.
Heri Londo, sapaan akrabnya, mengingatkan bahwa Jawa Tengah sebagai provinsi agraris dan industri harus memprioritaskan kebijakan yang mengurangi jurang antara kelompok kaya dan miskin. Hal itu sesuai dengan isu strategis nasional dan daerah seperti yang tercantum dalam dokumen pembangunan provinsi.
Berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Gini Jateng pada Maret 2025 tercatat sebesar 0,359, menunjukkan penurunan 0,008 poin dibandingkan periode sebelumnya. Namun meskipun menurun, masih menandakan adanya ketidaksetaraan yang perlu ditekan lebih lanjut untuk mendekati nilai ideal di bawah 0,3.
Politisi Partai Gerindra ini menjelaskan bahwa peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan UMKM, menjadi kunci utama dalam menurunkan Indeks Gini.
“Kita tidak boleh puas dengan penurunan kecil; targetnya adalah membuat Indeks Gini terus merosot agar manfaat pertumbuhan ekonomi dirasakan secara merata,” ujarnya.
Heri juga menghubungkan isu ini dengan urusan pemerintahan wajib seperti tenaga kerja dan sosial. Ia mendorong Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk lebih fokus pada penempatan kerja lokal, yang bisa menekan pengangguran terbuka dan meningkatkan pendapatan kelompok bawah.
Selain itu, program pemberdayaan perempuan dan anak di era digital, kata Heri, harus diintegrasikan dengan strategi ekonomi untuk mengurangi kesenjangan gender yang turut memengaruhi Indeks Gini secara keseluruhan.
Dalam konteks daerah, Heri Londo mencontohkan kesenjangan antara wilayah perkotaan seperti Semarang dengan pedesaan di Temanggung atau Brebes, di mana infrastruktur dan akses pasar masih menjadi hambatan.
“Revitalisasi desa melalui BUMDes bisa jadi solusi, tapi butuh koordinasi intensif antar-OPD,” tambahnya.
Ia juga menyinggung peran Dinas Sosial dalam menangani penyandang masalah kesejahteraan sosial, termasuk lanjut usia terlantar, yang sering menjadi korban kesenjangan ekonomi. Basis data terpadu untuk masyarakat kurang mampu, menurutnya, harus dimanfaatkan untuk alokasi bantuan yang tepat sasaran.
Heri Pudyatmoko juga mengajak kolaborasi dengan sektor swasta dan kemitraan global, sebagaimana isu strategis global seperti SDGs yang menargetkan pengurangan ketidaksetaraan.
“Jateng punya potensi besar di pertanian dan industri; jika Indeks Gini turun, PDRB per kapita akan lebih berarti bagi semua,” tegasnya. [Adv]
