INDORAYA – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Heri Pudyatmoko menginginkan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dalam bentuk zonasi ada digodok ulang agar tidak cepat-cepat untuk dirubah kebijakannya. Menurutnya, Ia kurang sepakat jika jalur zonasi langsung dihapus dalam PPDB akibat ada polemik, dan sebagaimana yang direncanakan oleh pemerintah pusat.
Diketahui sebelumnya pemerintah pusat membuka kemungkinan bahwa sistem zonasi PPDB bakal dihapus. Menurut Heri Pudyatmoko, jika sistem tersebut masih menimbulkan polemik, yang terpenting ialah melakukan evaluasi dan perbaikan dulu, bukan langsung menghapusnya.
“Tidak ada kebijakan yang sempurna, termasuk dalam penerimaan siswa baru di sekolah. Sistem PPDB menurut saya harus terus ada evaluasi, namun jika dalam pelaksanaannya ada masalah, harus dilakukan penggodokan yang lebih matang. Poinnya di sini jangan langsung menghapusnya, tapi diperbaiki dulu apa saja kekurangannya,” ujarnya.
Menurutnya, seperti sistem zonasi yang ada, memang pada mulanya dibuat dengan tujuan pemerataan akses dan kualitas pendidikan, sehingga tidak ada dikotomi antara sekolah favorit dan sekolah tidak favorit. Ia menilai, jalur PPDB yang digunakan saat ini masih membuka kesempatan bagi semua anak untuk mendapatkan pendidikan terbaik.
“Selain itu dengan sistem zonasi peserta didik akan lebih terfasilitasi di sekolah terdekat, sehingga mengurangi juga mobilitas orang di jalanan karena sekolahnya jaraknya jauh. Dengan zonasi ini juga bisa mengurangi kemacetan, dan risiko kecelakaan lalu lintas. Itu kan kelebihannya, tentu ini masih layak dipertimbangkan,” ucap Heri.
Ia menilai, sistem zonasi dalam PPDB masih belum sesuai dengan tujuan utamanya, yakni untuk pemerataan pendidikan. Pasalnya sejumlah kabupaten/kota di Jawa Tengah masih memiliki area blank spot atau wilayah yang tidak memiliki sekolah negeri.
Oleh sebab itu, masih adanya area blank spot itulah yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah. Menurut Heri, tujuan pemerataan pendidikan tidak akan terpenuhi bila fasilitas dan sarana prasarana di tinggkat bawah belum sepenuhnya terpenuhi.
“Sekali lagi ini perlu waktu, dan harus dibarengi dengan peningkatan fasilitas sekolah. Maka salah satu upayanya mendirikan sekolah baru di zona blank spot. Namun ini juga dengan catatan sesuai beban anggaran dan wilayah yang menjadi prioritas utama,” ujarnya.
Politisi Gerindra itu juga mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi secara penuh agar hak-hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pendidikan yang mudah dan merata dapat terpenuhi. Terutama pada standar pelayanan di sekolah.
“Sistem zonasi yang telah ditetapkan masih dapat beriringan dengan standar pelayanan di satuan pendidikan. Jadi standar minimum pelayanan pendidikan juga menjadi suatu evaluasi. Mulai standar pelayanan, guru, kurikulum, fasilitas harus seragam, sehingga masyarakat di manapun diterima seragam. Saya berharap ini jadi evaluasi bersama,” pungkasnya. [Adv-Indoraya]