INDORAYA – Bank Indonesia (BI) melaporkan posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia pada Agustus 2025 mencapai US$431,9 miliar, atau setara Rp7.156 triliun dengan asumsi kurs Rp16.570 per dolar AS. Jumlah tersebut sedikit menurun dibandingkan posisi Juli 2025 yang tercatat US$432,5 miliar.
“Posisi ULN pemerintah pada Agustus 2025 tercatat sebesar US$213,9 miliar, tumbuh sebesar 6,7 persen (yoy), atau melambat dibandingkan dengan pertumbuhan 9,0 persen (yoy) pada Juli 2025,” tulis BI dalam situs resminya, Kamis (16/10).
Bank sentral menjelaskan bahwa perlambatan pertumbuhan ULN disebabkan oleh melambatnya pertumbuhan ULN sektor publik serta kontraksi ULN sektor swasta.
Adapun ULN pemerintah tumbuh lebih rendah, yakni 6 persen (yoy) menjadi US$213,9 miliar pada Agustus 2025, dibandingkan 9 persen (yoy) pada bulan sebelumnya.
BI merinci bahwa pembiayaan utang luar negeri pemerintah masih diarahkan untuk mendukung berbagai sektor produktif. Antara lain sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (23,4 persen), jasa pendidikan (17 persen), administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (15,7 persen), konstruksi (12,3 persen), transportasi dan pergudangan (9 persen), serta jasa keuangan dan asuransi (8 persen).
“Posisi ULN pemerintah tersebut didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah,” ujar BI.
Selain itu, BI mencatat rasio ULN terhadap produk domestik bruto (PDB) sedikit meningkat dari 29,9 persen menjadi 30 persen pada Agustus 2025.
“Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya,” tegas BI.
