INDORAYA – Manajer Layanan Terpadu dan Humas Universitas Diponegoro (Undip), Utami Setyowati menanggapi soal aksi pernyataan sikap yang dilakukan puluhan orang yang terdiri guru besar, dosen, dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Undip Semarang, Rabu (7/2/2024).
Utami menegaskan sejumlah orang yang melakukan aksi tersebut bukan atas nama institusi kampusnya, melainkan hal itu pendapat pribadi dari masing-masing massa aksi.
“Pernyataan sikap yang disampaikan bukan atas nama institusi Universitas Diponegoro. Dan segala yang berkenaan dengan pernyataan sikap menjadi pendapat pribadi masing-masing,” jelas Utami melalui keterangan resminya, Rabu siang.
Dia mengatakan kampusnya selalu bersikap netralitas dalam setiap kontestasi Pemilu. Bahkan, pihaknya pun sepakat Pemilu damai dan santun.
“Undip sebagai insitusi negara selalu berusaha menjaga dan menegakkan netralitas dan budaya santun serta damai dalam setiap Pemilu,” paparnya.
Diberitakan sebelumnya, Puluhan massa yang terdiri dari guru besar, dosen, dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Universitas Diponegoro (Undip) Semarang menyuarakan Indonesia Dalam Darurat Demokrasi.
Bahkan, mereka juga menyampaikan pernyataan sikap terkait keprihatinan
menyampaikan pernyataan sikap terkait keprihatinan mereka atas pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Pernyataan sikap itu dibacakan langsung di depan Gedung Widya Puraya Undip, Rabu (7/2/2024).
Dari pantauan Indoraya, pembacaan pernyataan sikap tersebut terlihat Prof Suradi Wijaya Saputra dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Undip. Kemudian ada juga guru besar Fakultas MIPA, Prof Muhammad Nur dan Guru besar Fakultas Hukum, Prof. Lita, serta beberapa guru besar lainnya.
“Hari ini kita melihat bagaimana nilai-nilai kehidupan berdemokrasi didegradasi secara terang-terangan, etika dan moral dan kehidupan berdemokrasi telah dirusak hingga mencapai titik nadir,” ujar civitas akademisi Undip, Prof Muhammad Nur yang membacakan pernyataan sikap, Rabu pagi.
Suradi menjelaskan dirinya bersama civitas akademik Undip Semarang ini menyatakan sikap dilakukan sebagai wujud keprihatinan atas kemunduran demokrasi di tahun politik 2024.
“Ini sekitar 30 guru besar ada di sini untuk pernyataan sikap sebagai bentuk keprihatinan guru besar, dosen dan mahasiswa didukung bersama dengan alumni seluruh fakultas Undip. Diawali dengan runtuhnya etika dan moral sejak adanya keputusan MK no 90 yang sudah diputuskan itu merupakan pelanggaran etika berat,” kata Prof Suradi.
Dia berpendapat bahwa etika seharusnya menjadi aspek tertinggi dalam setiap tingkah laku, termasuk sikap berpolitik. Sehingga, Suradi meminta kepada seluruh civitas akademika Undip untuk mengawal proses demokrasi secara terbuka.
“Kami punya kepentingan agar nilai moral etika dijunjung tinggi. Kami setuju bahwa kita harus mengwal betul pilpres 2024 ini yang sudah tampak terang benderang adanya pelanggaran etika dan moral,” tegasnya.
Dia pun mengimbau agar masyarakat tak terjebak janji-janji politisi yang tak masuk akal.
“Tidak masuk akal janji-janji yang membebani APBN. Sebagaimana kita ketahui bahwa bangsa kita terbebani utang luar negeri yang sangat besar. Janji gratis ini tidak mendidik bangsa. Kemandirian sikap berdikari harus diutamakan,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Bem Undip, Farid Darmawan pernyataan sikap yang dilakukan tak sebatas mengikuti arus politik. Melainkan ada keresahan bersama yang harus disuarakan.
“Kami bukan mengikuti kampus yang lain, tapi ini menandakan bahwasanya simbol-simbol itu tetap ada,”
“Dalam hal ini mengingatkan birokrasi negara untuk terus bersikap netral, bersikap adil dalam pemilu, pun juga demokrasi,” paparnya.