INDORAYA – Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah mencatat sebanyak 3,4 juta warga yang tinggal di provinsi tersebut masih tergolong miskin per September 2024. Jumlah penduduk miskin ini menurun sebanyak 307,99 ribu orang.
Secara persentase, penduduk miskin di Jateng berkurang menjadi 9,58 persen atau ada penurunan 0,89 persen poin dibanding Maret 2024 yang mencapai 10,47 persen. Data ini dirilis di Aula Kantor BPS Jateng, Rabu (15/1/2024).
Kepala BPS Jateng, Endang Tri Wahyuningsih menyebut, penurunan persentase tersebut menjadi yang tertinggi di Pulau Jawa. Ia mengatakan, kinerja Pemprov Jawa Tengah juga turut menyumbang penurunan kemiskinan menjadi satu digit.
“Alhamdulillah turun menjadi satu digit. September 2024 ini, tercatat 9,58 persen, turun 0,89 persen dibanding Maret 2024. Dan penurunan ini menjadi penurunan tertinggi di Jawa,” katanya dalam agenda tersebut.
“Terima kasih bapak ibu, yang sudah berupaya dengan kegiatan yang luar biasa,” imbuh Tri di hadapan Plh Sekretaris Daerah Provinsi Jateng Ema Rachmawati dan pimpinan OPD serta stake holder lain.
Dia merinci, dari enam provinsi di Pulau Jawa, persentase penurunan penduduk miskin di Jawa Tengah menjadi yang tertinggi.
Diketahui, Daerah Khusus Jakarta persentase kemiskinan turun 0,16 persen, Jawa Barat turun 0,38 persen, DI Yogyakarta turun 0,43 persen, Jawa Timur turun 0,23 persen, dan Banten turun 0,14 persen.
Endang mengungkap, ada sejumlah fenomena sosial yang berimbas pada penurunan kemiskinan di Jateng. Di antaranya, kenaikan upah buruh yang tercatat pada Agustus 2024 menjadi Rp2.405.447, dibanding Februari 2024 yang tercatat Rp2.252.660 per bulan.
Selain itu, produksi padi pada triwulan III 2024 naik jadi 2,53 juta ton gabah kering giling (GKG). Jumlah tersebut naik dibanding triwulan I 2024 sebesar 1,98 juta ton GKG.
Pada September 2024, tercatat inflasi sebesar 1,57 persen, turun dibanding Maret 2024 yang mencapai 3,40 persen. Lalu pada kuartal III, perekonomian Jateng tumbuh 4,93 persen.
Sementara, Plh Sekda Jateng Provinsi Ema Rachmawati menyambut positif rilis BPS. Menurut dia, hal ini sebagai pelecut kinerja bagi Pemprov Jateng, untuk lebih menyejahterakan masyarakat.
Dia menyebut sejumlah upaya Pemprov Jateng untuk menurunkan tingkat kemiskinan. Di antaranya pemberian bantuan melalui Kartu Jateng Sejahtera (KJS) yang dikhususkan bagi disabilitas, lansia miskin, dan mereka yang tidak produktif karena sakit.
Selain itu, upaya juga ditempuh dengan pembangunan RTLH, bantuan jamban, sanitasi air bersih, dan sambungan listrik. Tidak lupa, di bidang pendidikan, Pemprov Jateng juga memastikan agar anak usia sekolah dapat mengakses pendidikan.
“Terkait pemberdayaan ekonomi, kita juga memberi pelatihan melalui Disperindag dan Dinkop UMKM. Juga, pelatihan bekerja sama dengan Baznas Jateng,” kata Emma.
“Kita juga bantu penduduk miskin mengakses pekerjaan. Misal, untuk kerja satpam harus ada 10 syarat, untuk penduduk miskin tidak sampai 10 syarat,” imbuh dia.
Pada tahun 2025, upaya menyejahterakan masyarakat tetap digenjot oleh Pemprov Jateng. Apalagi, di tengah ketidakpastian perekonomian dan perang antara Rusia-Ukraina.
“Caranya dengan meningkatkan daya beli mereka, dan menurunkan ketimpangan. Jadi mereka harus mempunyai pekerjaan. Kalau pun tidak, mereka harus punya usaha, sehingga mereka bisa membelanjakan kebutuhan pokoknya dengan aman,” pungkasnya.