Ad imageAd image

Tunggakan Pajak Kendaraan Motor di Jateng Capai Rp 628 Miliar

Athok Mahfud
By Athok Mahfud 793 Views
2 Min Read

INDORAYA – Masih banyak warga Jawa Tengah (Jateng) yang belum menunaikan kewajibannya dalam membayar pajak. Pada tahun 2023, total tunggakan pajak kendaraan bermotor (PKB) di provinsi ini mencapai Rp 628 miliar.

Hal ini berdasarkan data dari Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jateng. Padahal tunggakan tahun 2022 yang dibayarkan pada tahun lalu nilainya cukup tinggi yaitu Rp 440 miliar.

“Rp 440 miliar itu yang nunggak di tahun 2022 dan membayar di tahun 2023. Tapi dia (wajib pajak) nunggak lagi yang baru malah lebih gede Rp 628 miliar,” ujar Kepala Bapenda Jateng, Nadi Santoso.

BACA JUGA:   5,7 Juta Wisatawan Diprediksi Kunjungi Jateng Saat Nataru, Ada 5 Destinasi Favorit

Menurutnya, fenomena ini terus terjadi. Para wajib pajak yang telat membayar satu tahun sudah menyelesaikan piutangnya. Namun di sisi lain justru malah menambah piutang baru.

“Yang kemarin sudah membayar tapi utang baru. Tahun 2022 bayarnya 2023, tapi yang seharusnya 2023 bayar jadi penghutang baru. Padahal kita menyelesaikan tapi ada tunggakan baru lagi,” bebernya.

Menghadapi hal ini, Bapenda Jateng tengah berupaya menyusun formula baru agar masyarakat lebih memiliki kesadaran dalam membayar pajak kendaraan motor.

“Kita akan susun formulasi supaya masyarakat lebih terstimulasi untuk berkewajiban membayar pajak itu dilakukan, karena pajak itu kan wajib,” ucap Nadi.

BACA JUGA:   Rob Ancam Pesisir Jateng Hingga 15 Januari, Kewaspadaan Perlu Ditingkatkan

Dia menegaskan bahwa membayar pajak merupakan sebuah kewajiban bagi warga negara. Karena uang hasil pungutan pajak nantinya akan kembali dimanfaatkan oleh masyarakat.

“Pajak akan kembali ke masyarakat, ini kan pendapatan asli daerah, yang jelas untuk membiayai pembangunan di Jawa Tengah dan itu ada bagi hasil kabupaten/kota 30 persen kembali ke kabupaten/kota,” ujarnya.

Provinsi Jawa Tengah bergantung pada sektor pajak kendaraan bermotor. Bahkan 61 persen APBD bersumber dari hasil pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.

BACA JUGA:   BPBD Jateng Siapkan Skema Antisipasi Kekeringan Saat Musim Kemarau

“Provinsi jateng menggantungkan pajak kendaraan bermotor. Sumbanganya ke APBD 61,8 persen itu dari pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama,” tandas Nadi.

Share this Article
Leave a comment