Ad imageAd image

Tugas Pertama Pj Gubernur Jateng untuk Bupati/Wali Kota, Ciptakan Iklim Pemilu 2024 Kondusif

Athok Mahfud
By Athok Mahfud 1 View
2 Min Read
Pj Gubernur Jateng Nana Sujadna usai memberikan arahan kepada Bupati/Wali Kota di Gedung Gradhika Bhakti Praja Kota Semarang, Kamis (7/9/2023). (Foto: Athok Mahfud/Indoraya)

INDORAYA – Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana memberikan tugas pertama kepada seluruh Bupati/Wali Kota di wilayahnya. Dia meminta para kepala daerah untuk menjaga stabilitas di masing-masing wilayah dan menciptakan iklim Pemilu 2024 yang kondusif.

Usai melakukan serah terima jabatan (Sertijab) pada Rabu lalu, Nana langsung memberikan arahan kepada seluruh kepala daerah di Jateng. Para Bupati/Wali Kota berkumpul di Gedung Gradhika Bhati Praja Kota Semarang, Kamis (8/9/2023).

Menurutnya, menghadapi gelaran Pemilu serentak 2024, diperlukan atensi serius oleh pemerintah daerah. Peran Bupati/Wali Kota sangat penting dalam menciptakan stabilitas dan kondusivitas Pemilu.

“Kita sudah memasuki tahun politik. Jadi kita mengingatkan kembali terkait masalah kesiapan dalam rangka mengawal agar Pemilu ini berjalan dengan lancar, tertib, kemudian situasi kondusif,” ujar Mantan Inspektur Utama Setjen DPR RI tersebut.

Dalam pelaksanaannya, kepala daerah harus menjalin kerja sama dengan jajaran penyelenggara, mulai dari KPU, Bawaslu, dan DKPP. Selain itu juga koordinasi intens dengan Forkimda di masing-masing daerah.

“Para bupati dan walikota adalah koordinator dari Forkopimda. Sehingga perlu ada kebersamaan dalam menangani permasalahan-permasalahan di wilayah kita. Dengan kebersamaan, permasalahan apapun mampu kita atasi dan ada solusinya,” beber Nana.

Dia menegaskan, Pemilu 2024 bukanlah tugas dari KPU dan Bawaslu, melainkan pemerintah daerah juga terlibat dalam menjaga stabilitas dan kondusivitas agar tidak terjadi gangguan-gangguan selama pesta demokrasi berlangsung.

“Kemudian tugas Pemda terkait masalah anggaran, memberikan bantuan berbentuk anggaran. Saat ini sudah ada kesepakatan, masalah anggaran sudah tuntas demikian juga di tingkat kabupaten,” ucap Nana.

Selain itu, Bupati/Wali Kota juga harus mampu menjaga Aparatur Sipil Negara (ASN) agar terbebas dari keberpihakan. Ia tidak ingin ada ASN yang tidak netral atau mendukung salah satu partai politik, caleg, maupun pasangan capres-cawapres.

Mengantisipasi gangguan keamanan, koordinasi bersama TNI/Polri harus terus ditingkatkan. Lebih lanjut Nana meminta seluruh instansi untuk mengkampanyekan Pemilu damai serta memberikan edukasi kepada masyarakat.

“Ya akhirnya kembali kepada masalah kebersamaan, memang sangat penting masalah sinergritas, solidaritas dalam memberikan menjaga, mangawal terkait pelaksanaan Pemilu itu,” tandas Nana.

Share this Article