Ad imageAd image

Tolak Upah Murah, Buruh Jateng Dirikan “Tenda Perlawanan” di Kantor Dinas Tenaga Kerja

Athok Mahfud
By Athok Mahfud 1.6k Views
4 Min Read
Puluhan buruh di Jawa Tengah mendirikan "Tenda Perlawanan" di depan Kantor Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Jalan Pahlawan Kota Semarang, Senin (6/11/2023). (Foto: Athok Mahfud/Indoraya)

INDORAYA – Puluhan buruh dari berbagai organisasi serikat pekerja di Jawa Tengah (Jateng) mendirikan “Tenda Perlawanan” di depan Kantor Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jateng, Jalan Pahlawan Kota Semarang, Senin (6/11/2023).

Pada sekira pukul 16.00 WIB, puluhan buruh berkumpul dan mulai memasang tenda yang terbuat dari spanduk. Tenda tersebut dibentangkan persis di depan pintu masuk Kantor Disnakertrans Jateng.

Di spanduk itu tertulis “Tenda Perlawanan Buruh Jawa Tengah, Tolak Upah Murah Bubarkan Rakor Pengupayah di Solo.” Di sekitar tenda juga terpasang sejumlah tiang bendera organisasi serikat buruh.

Aksi bertepatan dengan acara Rapat Koordinasi (Rakor) yang digelar oleh Disnakertrans Jateng. Rakor membahas skema pengupahan menjelang penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2024 ini digelar di salah satu hotel di Kota Solo, Senin (6/11/2023).

Sekretaris Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Tengah, Aulia Hakim mengatakan, aksi pendirian “Tenda Perlawanan” menjadi bentuk kekecewaan terhadap Disnakertrans Jateng yang tidak mengundang dan melibatkan KSPI dalam Rakor Pengupahan.

“Hari ini Dinas Tenaga Kerja Provinsi melakukan Rapat Koordinasi Pengupahan di Surakarta. Yang jadi pertanyaan kami justru KSPI yang punya konsep perhitungan upah tidak diberikan undangan,” katanya kepada Indoraya.news di depan Kantor Disnakertrans Jateng, Senin (6/11/2023) sore.

Kegiatan Rakor yang melibatkan stake holder lain tersebut dimulai pada pukul 13.00 WIB. Namun KSPI Jateng baru menerima undangan pukul 12.00 WIB. Aulia menilai, sikap yang ditunjukkan Disnakertrans Jateng tidaklah transparan dan tidak mengakomodir kepentingan seluruh serikat buruh.

“Ada prasangka bahwa ada sesuatu hal yang disembunyikan Dinas Provinsi terkait proses penetapan upah di tahun 2024. Kami akan melakukan perlawanan ini sampai selesai. KSPI putuskan mendirikan Tenda Perlawanan di Jalan Pahlawan,” ungkap Aulia.

“Menurut kami Dinas Provinsi (Disnakertrans) tidak bisa kami harapkan kembali menjadi seorang pemimpin di Jawa Tengah untuk melakukan terobosan upah tahun 2024 di Jawa Tengah,” imbuhnya.

Padahal, katanya, KSPI Jateng sudah memiliki kajian dan konsep mengenai penetapan UMP dan UMK Tahun 2024. Bahkan konsep itu sudah disampaikan kepada Pj Gubernur Jateng Nana Sudjana pada 11 Oktober 2023.

Dia menjelaskan, konsep penetapan UMP dan UMK 2024 disusun berdasarkan kajian dan survei. Menimbang pertumbuhan ekonomi, tren inflasi, dan kebutuhan layak hidup (KLH). Pihaknya juga survei ke 5 pasar tradisional di Kota Semarang.

Adapun UMP Provinsi Jateng pada tahun 2023 ini ditetapkan sebesar Rp1.958.169. UMP Jateng tercatat menjadi yang paling rendah nasional pada 2023. Oleh karena itu, para buruh menuntut UMP tahun 2024 naik sebesar 15 persen.

“Itu muncul minimal 15 persen kenaikan, itu yang kami meminta Pj Gubernur untuk menetapkan UMP tanggal 20 November dan UMK 30 November. Harapan kami minimal 15 persen kenaikannya di Jateng,” kata Aulia.

Dalam aksi tersebut, sejumlah pejabat Disnakertrans Jateng tampak menemui dan berbincang dengan serikat buruh. Namun Kepala Bidang Disnakertrans Mumpuniati saat dimintai tanggapan, enggan berkomentar.

“Ke Pak Kadis (Kepala Dinas) saja Mas. Jangan ke saya. Ini saya cuma nemui temen-temen (buruh) saja,” katanya kepada Indoraya.news saat dimintai komentar.

Sementara saat dihubungi secara terpisah, Kepala Disnakertrans Provinsi Jateng, Ahmad Aziz, membenarkan bahwa pihaknya menggelar Rapat Koordinasi Pengupahan di Surakarta pada hari ini, Senin (6/11/2023).

“Rakor pengupahan. Untuk penetapan upah minimum masih menunggu terbitnya peraturan pemerintah,” beber Aziz saat dihubungi melalui pesan WhatsApp.

Namun saat disinggung mengenai Disnakertrans Jateng yang tidak berniat mengundang KSPI Jateng atau mengirim undangan secara mendadak, Aziz tidak memberikan jawaban dan komentar.

Share this Article