Ad imageAd image

Tolak JHT, Fraksi Gerindra Jateng Minta Buruh Waspadai Penggembosan Suara

Kartika Ayu
By Kartika Ayu 141 Views
2 Min Read
Anggota Fraksi Gerindra DPRD Jateng, Yudi Indras Wiendarto saat menemui para buruh yang menggelar aksi di depan Kantor DPRD Jateng, Selasa (22/2/2022).

INDORAYA – Fraksi Partai Gerindra DPRD Jateng menyatakan akan mengawal pencabutan atau revisi aturan soal pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT). Hal itu disampaikan pada buruh yang menggelar aksi di depan Kantor DPRD Jateng, Selasa (22/2/2022).

Anggota Fraksi Gerindra DPRD Jateng, Yudi Indras Wiendarto menyampaikan, Partai Gerindra dengan tegas menolak aturan anyar JHT soal pencairan mensyaratkan usia 56 tahun atau saat sudah meninggal.

“Penolakan ini sudah dilakukan Partai Gerindra dari DPR RI, DPRD Provinsi dan kabupaten/kota. Aturan itu merugikan pekerja,” kata Yudi di tengah-tengah buruh yang berdemonstrasi.

BACA JUGA:   Sport Tourism, Potensi Baru Pendongkrak Ekonomi Masyarakat

Ia menekankan, buruh harus bersatu dan membulatkan suara. Jangan sampai nantinya ada pihak-pihak yang “nggembosi” untuk kepentingan segelintir kelompok mereka sendiri.

Sementara itu dalam kesempatan itu, buruh menyampaikan penolakan. Dalam rilisnya, Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (FKSPN) yang berafiliasi dengan Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) perlu menyampaikan sikap atas kebijakan pemerintah Republik Indonesia yang tidak menguntungkan bagi pekerja/buruh di Indonesia. Mereka pun menuntut pencopotan Menaker Ida Fauziyah.

FKSPN dengan tegas menolak keberadaan Permenaker No 2 Tahun 2022, khususnya dalam pasal yang mengatur tentang manfaat JHT bagi peserta mengundurkan diri dan peserta yang terkena PHK diberikan pada saat peserta mencapai usia 56 tahun.

BACA JUGA:   Wakil Ketua DPRD Jateng Heri Pudyatmoko Minta Pemerintah Serius Tangani 3 Hal ini

Padahal dalam aturan sebelumnya pekerja/buruh yang menjadi peserta JHT dapat mengambil haknya setelah mengundurkan diri atau terkena PHK dengan masa tunggu satu bulan.

Kebijakan ini bukan hanya tidak manusiawi, namun juga menjadi kebijakan provokatif yang memicu dan menambah keresahan pekerja/buruh yang saat ini masih mengalami keterpurukan atas kebijakan pemerintah selama ini.

“FKSPN meminta kepada Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia untuk segera mencabut atau membatalkan Permenaker No 2 tahun 2022, dan memberikan jaminan rasa ketenangan bagi Pekerja/Buruh yang hingga saat ini masih merasakan dampak pandemi Covid 19 serta dampak atas kebijakan pemerintah lainnya,” pernyataan Ketum Dewan Pengurus Nasional FKSPN, Ristadi.(IR)

BACA JUGA:   Kemensos Tekankan Tiap Daerah Lakukan Pemetaan Wilayah Rawan Bencana
Share this Article