INDORAYA – Wakil Bupati Sragen yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Sragen, Suroto, melaksanakan peninjauan ke tiga Satuan Penyediaan Pangan Gizi (SPPG) pada Senin (17/11/2025). Tiga lokasi yang dikunjungi yakni Dapur SPPG Al Muhyi dan Dapur Aurora di Desa Karangpelem, Kecamatan Kedawung, serta Dapur SPPG Daarul Qur’an di Kecamatan Ngrampal.
Selama kunjungan, Wabup Suroto menyampaikan apresiasinya kepada seluruh jajaran Satgas MBG yang hingga kini telah mengoperasikan sekitar 50 dapur SPPG.
“Saya selaku Ketua Satgas yang SK-nya baru terbit 1 Oktober kemarin menyampaikan penghormatan dan terima kasih. Operasional SPPG kita saat ini sudah mencapai kurang lebih 50 dapur,” ujarnya.
Ia menyadari bahwa tanggung jawab Satgas MBG di tingkat kabupaten cukup besar. Meski demikian, keberadaan banyak elemen pendukung seperti kecamatan, pemerintah desa, sekolah, puskesmas, hingga organisasi kemasyarakatan, membuat pekerjaan ini bisa dilaksanakan secara bersama-sama.
“Pemda tidak bisa berjalan sendiri. Ini pekerjaan kolektif. Kami hanya memberikan arah, doa, dan memastikan semuanya berjalan linier dengan arahan Presiden Prabowo Subianto,” imbuhnya.
Suroto juga menyoroti kebutuhan bahan pangan harian untuk memastikan pelaksanaan program MBG berjalan optimal. Menurutnya, kebutuhan beras diperkirakan mencapai 5–6 kuintal setiap hari, belum termasuk kebutuhan sayur, telur, dan daging ayam.
“Beras di Sragen aman karena kita merupakan daerah lumbung. Tetapi untuk sayur mayur, kita harus mempersiapkan lebih baik. Telur dan ayam saya kira Sragen cukup kuat karena banyak peternak,” jelasnya.
Ia mengingatkan bahwa wilayah Solo Raya masih bergantung pada pasokan sayur dari daerah seperti Tawangmangu, Selo, dan Kopeng, sehingga perlu langkah antisipatif agar ketersediaan pangan di Sragen tetap stabil. Selain itu, ia menegaskan perlunya mendorangkan pemberdayaan masyarakat agar dapat terlibat dalam rantai pasok MBG.
“Pemberdayaan ini penting untuk ngopeni anak-putu kita. Kalau bisa nandur ya nandur, supaya sayur bisa dijual ke SPPG. Ini peluang sekaligus tanggung jawab bersama,” tuturnya.
Dari total target 85 SPPG, saat ini baru sekitar 50 dapur yang beroperasi. Pemkab Sragen berupaya mempercepat aktivasi dapur lainnya dengan dukungan tim dan pihak terkait.
Terkait perizinan dan penetapan SPPG, sebagian besar menjadi kewenangan pemerintah pusat, termasuk yang dikelola yayasan atau lembaga. Meskipun demikian, Satgas Kabupaten tetap bertanggung jawab dalam pengawasan, khususnya menyangkut menu, sanitasi, dan keamanan pangan untuk anak sekolah melalui koordinasi dengan Dinas Kesehatan serta Dinas Pendidikan.
“Satgas Kabupaten bertugas mengawasi, memastikan semua steril, memastikan anak-anak kita aman. Ini kerja bareng, tidak bisa sendiri-sendiri,” pungkasnya.
