INDORAYA – Kajian Greenpeace Indonesia memperlihatkan bahwa luas hutan alam di Provinsi Sumatra Utara terus menyusut dalam 34 tahun terakhir. Kini, kawasan hutan alam di provinsi tersebut hanya sekitar 14 juta hektare. Analisis ini menggunakan data dari Sistem Monitoring Hutan Nasional (SIMONTANA) milik Kementerian Kehutanan.
“Secara keseluruhan kini tinggal 10 hingga 14 juta hektare hutan alam atau kurang dari 30 persen luas Pulau Sumatra yang 47 juta hektare,” ujar Peneliti Senior Tim Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Sapta Ananda Proklamasi dalam keterangan pers pada Selasa (2/12/2025).
Sejak 1990 hingga 2024, sebagian besar hutan alam di Sumatra Utara berubah fungsi menjadi perkebunan, pertanian lahan kering, hingga hutan tanaman. Kondisi serupa juga dikabarkan terjadi di Aceh dan Sumatra Barat.
Sungai dalam Kondisi Kritis
Sebagian besar Daerah Aliran Sungai (DAS) di Pulau Sumatra kini berada pada kondisi kritis, dengan tutupan hutan alam kurang dari 25 persen. Salah satunya adalah DAS Batang Toru, yang mencakup wilayah Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, dan Tapanuli Tengah.
Kawasan Batang Toru merupakan bentang hutan tropis tersisa di Sumatra Utara, tetapi kini tertekan oleh berbagai izin industri yang memerlukan lahan luas, termasuk pembangunan PLTA Batang Toru. Aktivitas ini menggerus hutan sekaligus merusak habitat orang utan Tapanuli.
Deforestasi
Greenpeace mencatat bahwa antara 1990–2022, deforestasi di DAS Batang Toru mencapai 70 ribu hektare atau 21 persen dari total wilayah DAS. Saat ini, hutan alam yang tersisa hanya sekitar 167 ribu hektare atau 49 persen.
Sapta juga menyampaikan bahwa izin-izin berbasis lahan dan ekstraktif di kawasan tersebut mencapai 94 ribu hektare atau 28 persen, meliputi izin pemanfaatan hutan, izin pertambangan, serta perkebunan sawit.
Potensi erosi tahunan di wilayah itu mencapai 31,6 juta ton, dengan 56 persen berasal dari area rawan erosi yang tingkat kehilangan tanahnya lebih dari 180 ton per hektare per tahun.
“Bagian hulu sudah beralih fungsi menjadi pertanian kering, sedangkan hilirnya beralih fungsi menjadi perkebunan sawit dan industri bubur kertas. Hutan alamnya hanya berada di bagian tengah DAS,” ujarnya.
Tuntutan kepada Pemerintah
Ketua Tim Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Arie Rompas, meminta pemerintah agar serius memperbaiki tata kelola hutan dan lahan demi melindungi ekosistem serta masyarakat dari dampak krisis iklim.
Arie, yang akrab disapa Rio, menyatakan bahwa dengan krisis iklim yang semakin memburuk dan kerusakan lingkungan yang meluas, masyarakat akan semakin rentan terhadap bencana.
“Pemerintah harus mengakui bahwa mereka telah salah dalam tata kelola hutan dan lahan. Akibatnya hutan Sumatra hampir habis, terjadi degradasi lingkungan parah, dan kini masyarakat Sumatra harus menanggung harga yang amat mahal dari bencana ekologis ini,” tegasnya.
“Prabowo dan beberapa menterinya memang sudah menyinggung soal deforestasi, tapi mereka seolah mengesankan bahwa kerusakan hutan di Sumatra terjadi karena penebangan liar. Padahal, selain penebangan liar, deforestasi masif terjadi karena dilegalkan pula oleh negara dari satu pemerintahan ke pemerintahan lainnya,” tambahnya.
Manajer Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik, memperingatkan bahwa hujan ekstrem akan terus terjadi sebagai akibat dari krisis iklim. Ia menegaskan bahwa bencana tidak hanya sekadar angka statistik, melainkan ancaman nyata terhadap keselamatan warga.
“Harus ada tindakan dan target iklim yang ambisius. Pemerintah tak bisa lagi mengandalkan upaya mitigasi dan adaptasi yang hanya terpampang di atas kertas, dan tidak boleh ada lagi solusi palsu dalam kebijakan iklim nasional,” katanya.
“Sekarang waktu yang tepat untuk memperbaiki arah kebijakan nasional agar tidak lagi berpihak pada segelintir
orang, tapi kelayakan bagi semua orang,” ujar Damanik.
Greenpeace juga mendesak pemerintah mengevaluasi seluruh izin di Sumatra serta menghentikan perusakan hutan di wilayah lain seperti Papua. Menurut mereka, target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang dicanangkan Prabowo akan sulit tercapai jika lingkungan terus rusak dan ancaman bencana meningkat.
Dampak Bencana
Banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat baru-baru ini menyebabkan banyak korban jiwa serta kerusakan luas. Fasilitas publik pun turut mengalami kerusakan parah.
BNPB melaporkan per Senin (1/12/2025) pukul 17.00 WIB bahwa jumlah korban meninggal mencapai 604 orang. Selain itu, 3.500 rumah rusak berat, 4.100 rusak sedang, dan 20.500 lainnya rusak ringan. Kerusakan juga meliputi 271 jembatan serta 282 fasilitas pendidikan.
