INDORAYA – Tax amnesty jilid II periode 1 Januari-30 Juni 2022 telah resmi ditutup. Kementerian Keuangan mengklaim telah mengantongi Rp 61,01 triliun dari Program Pengungkapan Sukarela (PPS).
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) pun mengapresiasi langkah sinergitas antara pemerintah dan para pelaku usaha tersebut hingga ada kenaikan pendapatan negara menjadi Rp 2,2 triliun.
Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani. Dia mengatakan, paling tidak pemerintah sudah bisa menunjukkan postur APBN yang sehat dan surplus pada semester I.
“Hasil semester I cukup menggembirakan karena sudah mencapai 58% dari target. Di sini yang paling penting dicatat, pendapatan kepabeanan dan cukai tumbuh 37,2%, menjadi Rp 167 T, sudah mencapai 56,1%,” ujar Shinta dalam agenda APINDO mengenai Tax Amnesty, Senin (04/07/2022).
Dengan hasil baik yang terjadi di PPS bersama dengan para pelaku usaha, Shinta berharap pemerintah juga dapat memperhatikan proses pemulihan ekonomi saat ini. Dalam hal ini, tentu saja para pelaku usaha membutuhkan dukungan pemerintah.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi Sukamdani menuturkan dengan basis data yang lebih baik, tentunya akan lebih terukur. Dari sanalah, baik dari pemerintah maupun para pelaku usaha akan lebih meningkatkan kepercayaan.
“Harapan kami dengan basis data yang lebih baik maka ke depan akan lebih terukur penerimaan pajak kita, dan harapan kami bahwa dengan data yang relatif menjadi lebih baik ini, baik dari pihak WP maupun pemerintah ini akan semakin meningkat saling percayanya” ujar Haryadi.
“Kami berharap setelah terbangun kedua pihak ini bisa saling membangun trust. Dari pihak wajib pajak harus bisa berjalan secara profesional, jangan terkesan mencari-cari kesalahan,” tuturnya.
Di sisi lain, Haryadi menuturkan pengusaha juga harus cermat. Dalam hal ini, kedua belah pihak harus sama-sama transparan. Tidak hanya itu, selanjutnya ia berharap pemerintah tidak serta merta merencanakan regulasi, tanpa melihat esensi dari regulasi itu sendiri.
“Pemerintah tidak semata-mata mengintensifkan penerimaan pajak dan regulasi tetapi tanpa melihat esensi dari regulasi itu. Supaya regulasi yang dikeluarkan pemerintah adalah regulasi yang benar-benar dapat diimplementasikan dengan baik,” ujar Haryadi.
