Ad imageAd image

Tangkal Banjir dan Rob di Tambak Lorok, Pemkot Semarang Lakukan Langkah Ini

Dickri Tifani
By Dickri Tifani 802 Views
2 Min Read
Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu saat meninjau tempat yang kerap terjadi banjir di Tambak Lorok, Semarang Utara, Kamis (16/3/2023). (Foto: Istimewa)

INDORAYA – Permasalahan banjir dan rob di Kota Semarang, terutama di kawasan Tambak Lorok, Semarang Utara menjadi salah satu perhatian Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang.

Hal itu ditandai dengan dimulainya pelaksanaan kegiatan pengendalian banjir dan rob yang diawali dengan sosialisasi pada Kamis (16/03/2023).

Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu mendorong kepada jajarannya untuk segera mempercepat penanganan banjir dan rob di Kawasan Tambak Lorok.

Dalam rangka itu, perempuan yang akrab disapa Ita tersebut terus melakukan komunikasi dengan stakeholder di lapangan untuk memantau perkembangannya.

“Untuk pengendalian banjir dan rob kita mulai dari diselesaikannya (pembangunan tanggul) di sisi timur karena yang barat ini masih menyisakan beberapa bidang yang belum selesai dalam pembebasan lahan. Tetapi ini semua juga sudah berproses,” terang Ita.

“Saat ini juga bersamaan dengan appraisal pembebasan lahan untuk reaktivasi kereta api sehingga saya harapkan ini dalam waktu 2 minggu untuk diulang lagi atau direviewlah agar bisa segera diselesaikan,” imbuh wali kota perempuan pertama di ibu kota Jawa Tengah tersebut.

Selain membangun tanggul di sisi timur dan barat, akan dibangun pula kolam retensi sisi barat seluas 1,17 hektare dan kolam retensi sisi kiri seluas 8,22 hektare dengan 3 pompa di masing-masing sisi berkapasitas 500 Lps.

Harapannya hal ini akan melindungi kawasan tambak lorok dari banjir dan rob sekaligus mengurangi genangan serta dalam jangka panjang dapat mendukung pengembangan wisata bahari kawasan Tambak Lorok.

Sementara itu, Kepala Bidang Pelaksana Jaringan Sumber Air BBWS Pemali Juana, Mustafa menjelaskan jika pihaknya memastikan pembangunan dimulai dengan pengumpulan data yang akurat. Hal ini dilakukan agar ke depannya pembangunan berjalan lancar dan menghindari konflik.

“Seandainya sudah selesai (pembebasan lahan) Januari-Februari itu sudah bisa kita mulai. Pada dasarnya masyarakat setuju untuk mendukung pembangunan ini. Cuma ada beberapa yang tidak (belum) setuju atas harga yang dikeluarkan,” pungkas Mustafa.

Share this Article
Leave a comment