INDORAYA — Pembangunan infrastruktur sanitasi dinilai tidak akan berdampak optimal bagi kesehatan masyarakat jika tidak diiringi dengan sistem perawatan yang berkelanjutan. Hal tersebut ditegaskan oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Heri Pudyatmoko yang menilai bahwa sanitasi kerap dipahami sebatas proyek fisik, bukan sebagai sistem hidup yang harus dijaga bersama.
Menurut Heri, banyak fasilitas sanitasi seperti jamban komunal, instalasi pengolahan air limbah, hingga saluran drainase yang dibangun dengan anggaran besar, namun tidak berfungsi maksimal karena minimnya pemeliharaan dan edukasi penggunaan.
“Selama ini kita terlalu fokus membangun, tapi lupa merawat. Padahal sanitasi itu bukan benda mati. Ia berkaitan langsung dengan perilaku, kesehatan, dan kualitas hidup masyarakat,” ungkap Heri.
Politikus Partai Gerindra itu menegaskan, sanitasi yang tidak terawat justru berpotensi menimbulkan persoalan baru. Mulai dari pencemaran lingkungan, penyebaran penyakit berbasis air, hingga menurunnya kualitas hidup warga, terutama di kawasan padat penduduk dan wilayah rentan.
Ia mendorong pemerintah daerah agar tidak hanya mengalokasikan anggaran untuk pembangunan awal, tetapi juga memastikan adanya skema pemeliharaan jangka panjang, termasuk pendampingan masyarakat, pengelolaan berbasis komunitas, serta pengawasan berkala.
“Sanitasi harus dikelola sebagai sistem berkelanjutan. Ada perawatan rutin, ada edukasi, ada penanggung jawab yang jelas. Kalau hanya dibangun lalu ditinggalkan, itu sama saja menyia-nyiakan anggaran publik,” tegasnya.
Heri juga menyoroti pentingnya integrasi kebijakan sanitasi dengan sektor lain, seperti kesehatan, pendidikan, dan lingkungan. Menurutnya, sanitasi yang layak berperan besar dalam menekan angka penyakit, stunting, serta meningkatkan produktivitas masyarakat.
“Kalau sanitasi baik, anak-anak lebih sehat, angka absensi sekolah menurun, beban layanan kesehatan berkurang. Jadi dampaknya luas, bukan hanya soal kebersihan,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia mendorong agar pemerintah daerah melibatkan masyarakat sejak awal, bukan hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai pengelola. Dengan begitu, rasa memiliki terhadap fasilitas sanitasi akan tumbuh dan keberlanjutan dapat terjaga.
“Sanitasi bukan sekadar urusan teknis dinas, tapi tanggung jawab kolektif. Pemerintah menyiapkan sistemnya, masyarakat menjaga dan menggunakannya dengan benar,” kata Heri.
“Sanitasi layak itu hak dasar. Ketika sistemnya terawat, di situlah negara benar-benar hadir dalam kehidupan sehari-hari warganya,” pungkas Heri. [Adv]
