INDORAYA – Bupati Jepara tidak ingin mendengar kabar lagi banyak warga lokal yang ditolak saat mendaftar sebagai pekerja. Oleh sebab itu Pemkab Jepara menjanjikan rekrutmen 2 ribu lowongan pekerjaan (loker) per tahun untuk menyerap tenaga kerja lokal.
Bupati Jepara, Witiarso Utomo mengaku siap merealisasikan 100 ribu angkatan kerja selama lima tahun. Dalam setahun, pihaknya berjanji akan menyerap 20 ribu tenaga kerja baru untuk mengatasi pengangguran dan memperkuat perekonomian daerah.
Pihaknya tidak ingin adanya pendekatan anarkis dalam memperjuangkan hak buruh dan menekankan bahwa pemerintah hadir sebagai penyeimbang, agar kebijakan upah dan perekrutan bisa diterima secara adil oleh semua pihak.
“Kita tidak ingin ada jalur-jalur anarkis di Jepara. Pemerintah membuka ruang komunikasi karena kami ingin mendengarkan dan menjembatani aspirasi dua pihak, baik buruh maupun pengusaha,” katanya Witiarso dalam keterangannya, Selasa (15/4/2025).
Dia menilai, hubungan antara pengusaha dan pekerja ialah hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. Tanpa pekerja, roda industri tidak bisa berjalan. Sebaliknya, tanpa industri, tidak ada lapangan kerja sehingga banyak orang pengangguran.
“Pemerintah hadir sebagai penyelenggara stabilitas. Kita ingin kesepakatan upah nanti adil dan legowo. Pengusaha tidak keberatan membayar, buruh pun puas dengan yang diterima,” tegas Wiwit, sapaan akrabnya.
Dia juga menyinggung persoalan rekrutmen tenaga kerja di perusahaan-perusahaan Jepara. Wiwit mengaku menerima sejumlah keluhan dari warga lokal yang ditolak bekerja di sejumlah perusahaan di Jepara.
Pemkab Jepara akan melakukan kajian terkait permasalahan ini. Apakah hal ini menyangkut kemampuan atau skill pekerja yang belum sesuai kebutuhan industri, atau sistem perekrutan yang belum berpihak pada warga lokal.
“Kalau banyak warga lokal tidak diterima, kita harus evaluasi. Apakah skill-nya kurang? Atau proses rekrutmen belum berpihak ke masyarakat lokal? Di sinilah kami butuh masukan dari serikat buruh,” ungkap Wiwit.
Jika persoalan keterampilan, pihaknya akan melibatkan sektor pendidikan agar kompetensi lulusan selaras dengan kebutuhan industri sehingga pemerintah setempat akan mendorong kurikulum dan pelatihan vokasi di sekolah agar lebih relevan dengan dunia kerja.
“Kalau Jepara dinilai kurang kompeten, kita akan intervensi dari hulu, dari sekolah. Kita ingin lulusan kita jadi prioritas,” harap Wiwit.