Ad imageAd image

Syarat KK Minimal 3 Tahun untuk Daftar PPDB 2024 Dikeluhkan, Disdikbud Jateng Bilang Begini

Athok Mahfud
By Athok Mahfud 2 Views
4 Min Read
Calon siswa baru melakukan konsultasi ke posko aduan PPDB di Kantor Disdikbud Jawa Tengah, Kota Semarang, Rabu (12/6/2024). (Foto: Dok. Athok Mahfud/Indoraya)

INDORAYA – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Jawa Tengah (Jateng) menyebut banyak orang tua siswa yang masih bingung terkait syarat KK minimal tiga tahun untuk mendaftar jalur zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK Negeri 2024.

Wakil Ketua III Panitia PPDB Jateng 2024, Sunarto mengatakan, persyaratan KK minimal tiga tahun berlaku bagi calon peserta didik yang tidak tinggal bersama keluarga inti atau tidak bersama KK orang tua aslinya.

Sementara bagi mereka yang masih tinggal bersama keluarga inti atau satu KK dengan orang tuanya, syarat satu tahun minimal KK masih diberlakukan.

Dia menjelaskan, ini ialah aturan baru yang tertuang dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 420/04794. Di dalamnya mengatur minimal KK tiga tahun berlaku untuk jalur zonasi SMA dan jalur domisili terdekat SMK.

“Kita mengatur kalau CPD (calon peserta didik) ini sudah tinggal domisilinya selama tiga tahun atau lebih, mau tinggal dengan siapapun dia bisa mengikuti jalur zonasi maupun domisili terdekat,” kata dia, Kamis (13/6/2024).

Tidak hanya itu, apabila kurang dari satu tahun terjadi perubahan data KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili, KK tersebut juga masih dapat digunakan sebagai dasar seleksi jalur zonasi.

Adapun perubahan data pada KK itu tidak menyebabkan perpindahan domisili, yakni penambahan anggota keluarga baru, pengurangan anggota keluarga karena meninggal dunia atau pindah, KK hilang atau rusak, dan perubahan elemen data lain di KK kecuali perubahan alamat.

“Maka ketentuannya adalah bila KK itu kurang dari satu tahun, bila tidak ada perubahan domisili anak atau orang tua tapi ada update KK, etap bisa mengikuti jalur zonasi maupun domisili terdekat. Kalau lebih dari satu tahun mensyaratkan anak dan orangtua itu berada minimal satu tahun di domisili yang ada,” ungkap Sunarto.

Dia mengatakan, aturan tersebut dibuat berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 1/2021 dan Sekretaris Jenderal (Sesjen) kemendikmud nonor 47/ 2023.

“Itu mengatur hal tersebut kalau calon peserta didik itu kalau ada perpindahan itu harus bersama keluarga, dan ini kan yang menjadi kunci orang tua. Dan memang ini (syarat tiga tahun KK) memang hanya di Jateng, inisiatif dari Jawa Tengah melalui Pergub,” ucapnya.

Sunarto bilang, syarat minimal tiga tahun KK tersebut bertujuan untuk meminimalisir risiko titip-menitip orang tua asli ke keluarga lain atau kerabat yang terdekat dengan area domisili.

Selain itu, aturan ini juga dibuat untuk memudahkan anak yatim piatu yang sudah tidak tinggal bersama keluarga intinya bertahun-tahun, sehingga tetap bisa mendaftar melalui jalur zonasi atau domisili terdekat.

“Karena kalau tidak ada Pergub itu anak yang yatim piatu atau ikut orang lain sampai enam tahun tidak bisa mendaftar jalur zonasi, karena KK tidak bersama keluarga inti. Jadi ini memberi kesempatan bagi mereka, misalnya yang ekonomi kurang bagus terus Pakde atau Budenya dan sudah tiga tahun lebih, maka bisa daftar zonasi,” tandas Sunarto.

Diberitakan sebelumnya, seorang wali murid, Zanuar Aswar (47) mengeluhkan jalur zonasi ketika mendaftarkan anaknya di SMAN 1 Kota Semarang. Sebab, ia gagal mendaftarkan anaknya melalui jalur zonasi lantaran terganjal syarat minimal KK tiga tahun bagi calon siswa baru yang tidak bersama keluarga inti.

“Iya (kebijakan tahun kemarin hanya 1 tahun). Dia (calon siswa) ikut paman saya, tapi baru 2 tahun, jadi kurang 1 tahun. Tapi tetap bisa mendaftar, cuma diarahkan lewat jalur afirmasi,” ujar Zanuar.

Share This Article