INDORAYA — Pada akhir tahun 2024, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) merilis pravalensi stunting di Jawa Tengah berdasarkan data SSGI & SKI mengalami penurunan. Meskipun, penurunannya belum signifikan dan belum sesuai dengan target menjadi 14 persen di tahun 2024.
Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Heri Pudyatmoko mengungkapkan keprihatinannya terhadap tingginya angka stunting di Jawa Tengah, yang masih menjadi masalah besar bagi kesehatan generasi muda.
Heri mendorong pemerintah untuk lebih fokus dalam mengembangkan program gizi anak berbasis desa, agar dapat menanggulangi stunting secara lebih efektif dan terarah. Khususnya di daerah-daerah yang rawan kekurangan gizi.
“Stunting merupakan masalah serius yang dapat berdampak jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia. Kami sangat prihatin dengan tingginya angka stunting di Jawa Tengah, yang mempengaruhi pertumbuhan fisik dan kognitif anak-anak kita,” ungkapnya.
“Oleh karena itu, program gizi anak berbasis desa harus menjadi prioritas utama dalam upaya menurunkan angka stunting di provinsi ini,” lanjutnya.
Program-program gizi yang ada di tingkat provinsi, menurutnya, perlu diperkuat dengan intervensi langsung di tingkat desa. Mengingat banyak daerah yang masih kesulitan mengakses layanan kesehatan dan pendidikan yang memadai.
“Sebagian besar masalah stunting terjadi di daerah pedesaan yang memiliki akses terbatas terhadap gizi yang cukup. Oleh karena itu, kami mendorong agar setiap desa memiliki program gizi yang spesifik dan berbasis pada kondisi lokal, dengan melibatkan kader kesehatan dan posyandu sebagai ujung tombak,” ujarnya.
Program gizi berbasis desa, menurut Heri, perlu menyasar tiga hal utama: peningkatan pemahaman orang tua mengenai gizi seimbang, pemberian makanan tambahan yang tepat, dan akses mudah ke layanan kesehatan bagi ibu hamil dan anak balita.
Heri juga menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam mendukung upaya-upaya pencegahan stunting ini. Terutama melalui pendidikan gizi yang berkelanjutan.
“Selain itu, pemberian makanan tambahan, seperti makanan bergizi yang kaya protein, juga harus dilakukan secara rutin pada anak-anak yang berisiko stunting,” lanjutnya.
Heri juga berharap agar pemerintah provinsi dapat memberikan pelatihan untuk para kader kesehatan desa, sehingga mereka bisa lebih efektif dalam memberikan edukasi dan pendampingan terkait gizi kepada keluarga-keluarga yang rentan terhadap stunting.
Kader posyandu dan tenaga kesehatan desa, menurutnya, memiliki peran krusial dalam mendeteksi anak-anak yang mengalami stunting dan memberikan intervensi dini.
“Pelatihan bagi kader posyandu harus terus ditingkatkan agar mereka dapat memberikan pemahaman dan intervensi yang tepat kepada keluarga yang membutuhkan,” tambah Heri.
Selain itu, Heri juga meminta agar pemerintah pusat dan daerah dapat memperkuat kerja sama dengan sektor swasta, organisasi masyarakat, dan lembaga internasional dalam upaya pencegahan stunting.
Sebagai contoh, program bantuan pangan yang menyasar keluarga kurang mampu perlu diperluas dengan memberikan makanan yang lebih bergizi dan sesuai dengan kebutuhan anak-anak.
“Kami juga berharap ada kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan LSM dalam menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak di daerah yang paling membutuhkan. Kerja sama yang solid akan mempercepat pencapaian target penurunan stunting di Jawa Tengah,” paparnya.
Sebagai langkah konkret, Heri mendorong agar setiap desa memiliki program pemantauan gizi yang melibatkan keluarga, tenaga kesehatan, dan masyarakat setempat.
Pemantauan tersebut akan membantu memetakan tingkat gizi anak-anak secara lebih akurat dan tepat waktu, sehingga intervensi yang dilakukan dapat lebih efektif.
“Desa harus menjadi garda terdepan dalam penanggulangan stunting. Dengan penguatan program gizi berbasis desa, kami yakin angka stunting di Jawa Tengah bisa turun secara signifikan dan generasi muda kita bisa tumbuh sehat dan produktif,” pungkasnya.