INDORAYA – Pemerintah mulai mengalihkan sebagian dana yang sebelumnya ditempatkan di sistem perbankan untuk memperkuat belanja negara dan mendukung pelaksanaan program pemerintah pusat maupun daerah. Dari total dana Rp 276 triliun yang ditempatkan, pemerintah telah menarik Rp 75 triliun untuk dibelanjakan kembali ke sektor riil.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan, penarikan dana tersebut tidak mengurangi likuiditas secara keseluruhan karena uang tetap kembali berputar di sistem perekonomian melalui belanja pemerintah.
“Sekarang di bank ada Rp 201 triliun, yang Rp 75 triliun kita tarik tapi kita belanjakan lagi, jadi masuk ke sistem tapi enggak langsung dalam bentuk uang saya di bank, tapi uangnya masuk ke sistem lagi,” kata Purbaya dalam taklimat media di Jakarta, Rabu (31/12).
Sebelumnya, pemerintah menempatkan dana sebesar Rp 276 triliun yang bersumber dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) ke sejumlah bank. Penempatan tersebut dilakukan di lima Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan satu bank pembangunan daerah (BPD).
Rinciannya, Bank Mandiri, BRI, dan BNI masing-masing menerima Rp 80 triliun, BTN Rp 25 triliun, BSI Rp 10 triliun, serta Bank DKI sebesar Rp 1 triliun. Menurut Purbaya, sebagian dana yang kini ditarik dimanfaatkan untuk belanja negara guna menopang pertumbuhan ekonomi nasional.
Namun demikian, Purbaya mengakui bahwa kebijakan penempatan dana di perbankan tersebut belum memberikan dampak optimal sebagaimana yang diharapkan. Berdasarkan data Bank Indonesia (BI) per Oktober 2025, pertumbuhan kredit perbankan tercatat sebesar 7,36 persen secara tahunan (year on year/yoy).
Ia menilai, kondisi tersebut dipengaruhi oleh belum sepenuhnya sinkronnya kebijakan antara pemerintah dan bank sentral.
“Injeksi uang yang kita taruh di sistem perbankan itu nggak seoptimal yang saya duga sebelumnya. Harusnya ekonomi lari lebih cepat karena ada sedikit ketidaksinkronan kebijakan antara kami dengan bank sentral yang sekarang sudah dibereskan,” ujarnya pula.
Meski begitu, Menkeu menegaskan bahwa koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia kini telah diperbaiki. Dalam dua pekan terakhir, BI mulai memberikan dukungan kebijakan yang lebih sejalan dengan langkah pemerintah.
Ia optimistis, perbaikan koordinasi tersebut akan membuat likuiditas di sistem perekonomian semakin longgar dan mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi ke depan.
