Ad imageAd image

Sri Mulyani Bakal Bahas APBN Pertama Prabowo-Gibran Minggu Depan

Redaksi Indoraya
By Redaksi Indoraya 686 Views
2 Min Read
Menkeu, Sri Mulyani (Foto: Istimewa).

INDORAYA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan akan membahas kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM-PPKF) 2025 dengan Komisi XI DPR RI minggu depan.

Ini merupakan pembahasan APBN pertama untuk membuka pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang akan menjabat akhir tahun ini.

Insyaallah, kami jadwalkan dengan DPR,” kata Sri Mulyani singkat ketika ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (17/5/2025).

Sebelumnya, Sri Mulyani mengatakan arah kebijakan ekonomi Indonesia di masa transisi ini akan fokus secara fundamental. Terutama pada bidang investasi hingga pembangunan infrastruktur.

BACA JUGA:   Sri Mulyani Gelontorkan Rp23,9 Triliun Pembangunan IKN, Mayoritas Untuk Infrastruktur

“Kita akan terus memastikan bahwa arah kebijakan yang secara fundamental penting bagi Indonesia yaitu investasi di bidang sumber daya manusia, hilirisasi dalam menciptakan nilai tambah, berinvestasi lebih banyak untuk infrastruktur,” kata Sri Mulyani dalam diskusi 2024 Fitch on Indonesia, Rabu (15/5/2024) kemarin.

Dia menekankan bahwa masa transisi pemerintahan Indonesia sudah teruji dengan baik. Hal itu telah dibuktikan pada pemerintahan-pemerintahan sebelumnya mulai dari Megawati Soekarnoputri (2001-2004), Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY (2004-2014), serta pada pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) yang masih berlangsung hingga sekarang.

BACA JUGA:   Sri Mulyani: Indonesia Mampu Jaga Pertumbuhan Ekonomi, Tapi Harus Waspada Terkait Pangan

“Kita telah memiliki tradisi transisi, yang mana relatif bisa ditangani dan civilized. Civilized menjadi sangat penting karena bahkan suatu negara demokrasi yang sangat tua, mereka bisa menjadi tidak civilized pada masa transisi,” ucapnya.

Sri Mulyani memastikan di masa transisi ini komunikasi dan kerja sama yang terjadi berjalan baik dengan presiden terpilih Prabowo Subianto. Sebagaimana diketahui, pemerintahan Jokowi akan berakhir pada 20 Oktober 2024.

“Kita akan terus berkonsultasi (dengan presiden terpilih) dan tentu saja dari sisi politik akan terus berproses, sedangkan dari sisi ekonomi dan terutama dari sisi penyusunan anggaran kita harus menyiapkan sesuai dengan siklus anggaran yang diatur oleh undang-undang,” jelas Sri Mulyani.

BACA JUGA:   Sri Mulyani Bongkar Isi Surat PPATK Terkait Transaksi Janggal Rp300 T
Share this Article