INDORAYA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Banjarnegara didorong menjadi motor penggerak ekonomi daerah. Seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diimbau memprioritaskan penggunaan bahan pangan lokal sebagai menu utama, agar hasil pertanian dan peternakan warga terserap optimal.
Imbauan tersebut disampaikan Kepala Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan (DKP) Banjarnegara, Firman Sapta Adi, kepada para Kepala SPPG dan Yayasan Pengampu SPPG di Aula Abdi Praja Setda Banjarnegara, Senin (2/2/2026).
“MBG bukan hanya masalah gizi, tapi tentang ekonomi. Kita adalah produsen salak terbesar, kita punya kentang dan ikan. Jangan sampai potensi ini justru hancur harganya karena tidak terserap oleh program di rumah sendiri,” ujar Firman.
Firman menegaskan, Banjarnegara memiliki kapasitas produksi pangan yang sangat memadai untuk menyuplai kebutuhan menu harian MBG. Sejumlah komoditas unggulan bahkan tersedia dalam jumlah besar sepanjang tahun.
Produksi beras dan gabah di Banjarnegara mencapai sekitar 176.000 ton per tahun. Selain itu, kentang sebagai sumber karbohidrat pendamping tercatat mencapai 139.000 ton per tahun. Dari sektor peternakan, ketersediaan telur ayam mencapai 27 ton per hari, sedangkan ikan air tawar siap menjadi sumber protein bagi menu MBG.
Dengan potensi tersebut, perputaran ekonomi dari pengadaan bahan baku MBG di Banjarnegara diperkirakan menembus Rp1,4 miliar per hari, yang sebagian besar dapat dinikmati pelaku usaha lokal.
Sementara itu, Kepala Dinperindagkop UKM Banjarnegara, Adi Cahyono PS, mengingatkan pentingnya pengaturan menu antar-SPPG agar tidak memicu lonjakan harga bahan pangan di pasar.
Menurutnya, tanpa manajemen yang baik, kebutuhan bahan yang seragam dalam waktu bersamaan bisa membuat pasokan menipis dan harga melonjak.
“Kita butuh manajemen waktu dan substitusi komoditas. SPPG antarwilayah bisa berbagi jadwal menu agar serapan bahan baku merata dan stabil,” jelas Adi.
Ia juga mendorong yayasan pengampu SPPG menggandeng koperasi maupun Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) sebagai mitra resmi penyedia bahan baku. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga legalitas transaksi sekaligus memperkuat ekonomi desa secara berkelanjutan.
Dari sisi pengawasan, Koordinator Regional Badan Gizi Nasional (BGN) Jawa Tengah Wilayah SPPG, Reza Mahendra, menyampaikan bahwa mulai tahun ini akan diberlakukan audit kepatuhan oleh inspektorat. Transparansi harga dan laporan keuangan menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan program.
Satgas MBG juga telah diperkuat hingga tingkat kecamatan. Camat dan petugas Puskesmas akan aktif memantau operasional SPPG di lapangan.
Saat ini terdapat 71 titik SPPG di Banjarnegara, dengan target pengembangan hingga 90 lokasi ke depan. Dengan sistem pengawasan yang semakin ketat, diharapkan pelaksanaan MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi penerima manfaat, tetapi juga memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat lokal.
