INDORAYA – Anggota DPD RI Dapil Jawa Tengah (Jateng), Abdul Kholik menyoroti terkait permasalahan jalan rusak yang kerap sekali terjadi di Jateng, terutama jalur utama Pantai Utara (Pantura). Oleh karena itu, penanganan permasalahan banjir dengan jalan rusak harus berjalan beriringan alias tidak terpisah-pisah.
Sebabnya, lanjut Abdul Kholik, persoalan banjir juga berdampak pada permasalahan jalan rusak meskipun selalu diperbaiki. Bahkan setiap tahunnya, jumlah ruas jalan alami kerusakan selalu meningkat.
“Jalan diperbaiki siapapun kemudian disapu banjir, ya akan rusak lagi. Maksudnya adalah menangani jalan oke, tetapi bagian persoalan banjir juga diatasi. Artinya, penanganan banjir dan jalan rusak selalu beriringan. Kalau sebagian-bagian tadi, sudah diperbaiki giliran dibanjiri ya rusak lagi,” ungkap Senator Jateng kepada wartawan termasuk Indoraya, belum lama ini.
Kendati demikian, Senator alumni Unsoed Purwokerto sekaligus UI Jakarta dan Unissula Semarang itu juga menjelaskan setiap ruas jalan memiliki tanggung jawab masing-masing. Misalnya untuk jalan nasional merupakan tanggung jawab pemerintah pusat.
Begitu pula lainnya, jalan provinsi yang bertanggung jawab yaitu pemerintah provins, kemudian jalan kabupaten atau kota penanganannya dilakukan oleh pemerintah kabupaten atau kota.
Yang terpenting, Abdul Kholik mengungkapkan bahwa pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan kota harus berjalan beriringan dalam menjalankan strategi pengendalian baik dalam jangka pendek maupun panjang.
“Berkaca pada kasus yang ada di Pantura, terutama Jateng timur yang kemarin sampai berhari-hari, ini membutuhkan koordinasi antara pusat dengan daerah,” ujar Abdul Kholik.
Selain itu, pihaknya menyinggung terkait pembangunan pemerintah pusat seperti jembatan seperti tidak ada persiapan soal manajemen alternatif resiko traffic.
“Akibat dari itu ya jadi numpuk-numpuk berhari-hari. Artinya ketika membangun jembatan atau jalan yang berdampak lalu lintas, seharusnya bagian dipersiapkan pusat dengan daerah berkoordinasi dengan baik,” imbuhnya.
Oleh sebab itu, pihaknya memberikan solusi terkait jalan rusak. Salah satunya, pemerintah pusat dan daerah akan menghitung kapasitas jalur Pantura mengenai mampu atau tidaknya dalam menampung beban transportasi dan logistik.
Jika tidak layak, kata dia, ia menyarankan untuk pembagian jalur untuk mengantisipasi kerusakan jalan.
“Kalau kapasitasnya masih layak dengan beban transportasi dan logistik segala macam, bisa melalui jalur Pantura. Jika tidak, maka harus ada alternatif pembagian alur barang dan orang dibagi antara jalan raya, jalur kereta dan jalur laut,” jelas dia.
Pasalnya, menurut Abdul Kholik, jalur laut dari Jakarta sampai Surabaya memiliki potensi yang sangat bagus, sehingga memungkinkan untuk dijadikan jalur transportasi logistik berat.
“Itu akan mengurangi. Karena kita punya titiknya, mulai dari Tanjung Priok bergeser ke Cirebon ada, ke Tegal ada, ke Kendal ada, ke Semarang ada, sampai ke Surabaya. Artinya, sangat mungkin juga untuk dibudidayakan sebagai alternatif mengurangi beban Jalan Pantura,” pungkasnya.