INDORAYA – Partai Demokrat tidak melihat adanya urgensi soal wacana gubernur dipilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi. Usulan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut dinilai bukan menjadi hal yang esensial.
Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan bahwa yang perlu dievaluasi adalah gelaran Pemilu dan Pilkada. Bukan langsung mengubah aturan pemilihan gubernur ditiadakan.
“Ini perlu dievaluasi (pelaksanaan Pemilu) jangan kemudian membawa-bawa malah (pemilihan gubernur) dikembalikan ke DPRD. Kami gak melihat itu sebagai hal yang esensial,” katanya di Kota Semarang, Kamis (6/12/2024).
Menurut Herzaky, masalahnya bukan terletak di sistem pemilihan apakah dilakukan secara langsung atau dipilih oleh parlemen.
Namun perlu ada evaluasi terkait gelaran Pemilu yang dilakukan secara bersamaan. Sebagaimana tahun ini Pilpres, Pileg, dan Pilkada serentak dilakukan tahun 2024 ini.
“Kalau kami lihatnya bukan itu masalahnya. Yang jadi masalah yang perlu dikaji itu adalah bagaimana bagi kami masyarakat terlalu lelah dengan Pileg, Pilpres, dan Pilkada dalam waktu yang bersamaan,” kata dia.
Kontestasi Pemilu yang dilakukan secara bersamaan dinilai membuat masyarakat jenuh dan lelah dan menurunkan tingkat partisipasi pemilih. Sehingga perlu ada evaluasi terkait gelaran Pemilu.
“Kami lihat kejenuhan masyarakat. Kami juga lelah, kami yang partai ada juga lelah,” ungkap orang dekat Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tersebut.
