INDORAYA – Menyikapsi persoalan kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng, Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) mengirim surat terbuka yang ditujukan untuk Presiden Jokowi, Rabu (9/3/2022).
Surat terbuka itu ditanda tangani langsung oleh Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat APPSI, Sudaryono dan Skteraris APSPSI, Mujiburrohman tersebut menyikapi persoalan kelangkaan minyak goreng kemasan yang tak kunjung bisa diurai oleh pemerintah. Karena menurut APPSI, persoalan tersebut sudah sangat meresahkan masyarakat dan pedagang pasar tradisional di Indonesia.
Begini isi surat terbuka DEWAN PENGURUS PUSAT ASOSIASI PEDAGANG PASAR SELURUH INDONESIA yang beralamat di Jl Sisingamangaraja No. 41, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan:
Nomor : 001/Ist/DPP-APPSI/I/2022 Jakarta, 09 Maret 2022
Lamp. : –
Perihal : Surat Terbuka Perihal Minyak Goreng
Kepada Yth.
Bapak Ir. H. Joko Widodo
Presiden Republik Indonesia
Di
Jakarta.
Dengan hormat,
Salam silaturahim dari kami dan semoga surat ini menjumpai Bapak Presiden dalam keadaan sehat dan aman serta senantiasa dalam lindungan Allah SWT dalam menjalankan tugas negara. Amin.
Mohon perkenannya kami menyampaikan surat terbuka. Kami laporkan bahwa kondisi pasar rakyat/tradisional saat ini masih belum pulih walaupun berangsurangsur membaik namun masih berat untuk memenuhi nafkah keluarga para pedagang sehari-hari. Laporan beberapa minggu terakhir yang kami terima dari anggota kami pedagang pasar, mereka kesulitan untuk belanja minyak goreng yang dapat dijual dengan harga yang ditetapkan pemerintah.
Berkaitan dengan hal tersebut dan menyikapi situasi serta kondisi terkini di pasar rakyat/tradisonal serta adanya kebijakan operasi minyak goreng dan potensi operasi untuk komoditi lain di masa yang akan datang, dengan ini kami perlu mengadu dan melaporkan kepada Bapak Presiden tentang kondisi, situasi, dan sikap pedagang pasar rakyat/tradisional sebagai berikut :
1. APPSI sangat mengapresiasi program pemerintah dalam menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng yang dijual kepada masyarakat sehingga harga jual minyak goreng curah menjadi Rp. 11.500,- per liter, kemasan sederhana Rp. 13.500,- per liter, dan kemasan premium Rp. 14.000,- perliter.
Hal ini adalah wujud nyata kepedulian Bapak Presiden terhadap kondisi rakyat kecil yang dihimpit kesulitan ekonomi akibat dari pandemi Covid-19 dan melambungnya beberapa harga kebutuhan pokok.
Namun kami sangat menyayangkan implementasi atas kebijakan tersebut tidak adil dan merata. Ketidakadilan berawal dari adanya kebijakan atas minyak goreng yang hanya untuk dijual di ritel modern, sementara di pasar rakyat tidak jelas kebijakannya.
2. Bahwa pemerintah telah memprioritaskan dan mendahulukan distribusi minyak goreng bersubsidi di ritel modern, jelas tidak adil bagi pedagang di pasar rakyat/tradisional, karena :
2.1. Banyak pelanggan pasar rakyat yang akhirnya belanja di ritel modern, hal ini tentu menguntungkan peritel modern dan merugikan pedagang pasar rakyat.
2.2. Pada saat kebijakan diberlakukan, stok minyak goreng pedagang pasar masih banyak dan tidak laku dijual karena belanja sebelumnya sudah diharga Rp.17.000,- s/d Rp. 19.000,- per liter, dan harga jualnya masih Rp.19.000,- s/d Rp.21.000,- perliter.
2.3. Bahwa pedagang pasar rakyat selalu menjadi pihak yang dipersalahkan setiap kali ada kenaikan harga komoditi, sementara ketika ada program subsidi dari pemerintah, tidak dilibatkan secara aktif dari sejak awal.
3. APPSI atau pedagang pasar menyatakan diri siap untuk terlibat dan dilibatkan serta mensukseskan program-program kerakyatan pemerintah dalam pelaksanaan distribusi minyak goreng dan juga kebutuhan pokok penting lainnya.
4. Pelibatan pedagang pasar rakyat/tradisional dalam penjualan minyak goreng dan komoditi penting lainnya, akan membantu percepatan pemulihan ekonomi nasional sesuai dengan program Bapak Presiden. Dengan adanya komoditi minyak goreng murah yang dijual di pasar-pasar tradisional akan memberikan dampak terhadap meningkatnya peredaran uang di masyarakat tingkat bawah akibat dari peningkatan transaksi perdagangan di pasar rakyat/tradisional yang kita ketahui bersama sebagai pusat perdagangan rakyat.
5. Bahwa pedagang di pasar rakyat/tradisional juga ingin berpartisipasi dalam menjaga stabilitas harga dengan diberikan akses belanja minyak goreng untuk dijual sesuai dengan ketentuan harga jual pemerintah.
6. Bahwa dengan adanya kebijakan pemerintah yang mendahulukan dan memprioritaskan ritel modern dalam menjual minyak goreng dan kebutuhan pokok penting lainnya, pedagang pasar beranggapan pemerintah cenderung lebih berpihak kepada ritel modern dibanding dengan pedagang pasar rakyat.
7. Bahwa dengan tidak dilibatkannya pedagang pasar dalam menyalurkan dan/atau menjual komoditi bersubsidi menunjukkan pemerintah kalah dengan swasta. Pasar rakyat/tradisional ini berjumlah lebih kurang 16.000 pasar dan menghidupi sekitar 16 juta pedagang yang berjualan di pasar. Fungsi pembinaan pasar dan pedagang pasar seharusnya menjadi tanggung jawab penuh pemerintah di semua lapisan mulai dari pemerintah pusat sampai pemerintah di level paling
bawah/pemerintah desa.
8. Bahwa benar pada saat ini kami diajak dan dilibatkan oleh ID FOOD, Holding Pangan untuk mendistribusikan minyak goreng ke pasar-pasar di seluruh Indonesia, namun masih banyak sekali pasar yang belum mendapatkan akses barang dengan kuantitas yang diperlukan, sehingga sampai saat ini kami pedagang pasar masih kesulitan mendapatkan minyak goreng dengan harga yang ditentukan oleh pemerintah.
9. Jika dalam penjualan komoditi, pemerintah tidak melibatkan pedagang pasar, kami khawatir akan menimbulkan keresahan-keresahan di masyarakat akibat ketidakadilan yang dirasakan oleh jutaan pedagang pasar di seluruh Indonesia.
10. APPSI memohon kepada Bapak Presiden untuk mengeluarkan instruksi tentang distribusi yang adil dan merata secara proporsional antara ritel modern dan pasar rakyat, sehingga tercipta suasana pasar yang kondusif. Kami sangat yakin Bapak Presiden sangat peduli terhadap nasib rakyat kecil yang saat ini sedang berjuang dalam situasi dan kondisi yang sangat sulit, dan kami percaya Bapak Presiden akan mengambil langkah-langkah yang bijak untuk kebaikan
bersama, kebaikan rakyat dan negara kita.
Demikian surat terbuka ini disampaikan, atas perhatian Bapak Presiden kami ucapkan terima kasih.
DEWAN PENGURUS PUSAT
ASOSIASI PEDAGANG PASAR SELURUH INDONESIA
SUDARYONO, B.Eng., MM., MBA. Ketua Umum
M. MUJIBURROHMAN , Sekretaris Jenderal
Tembusan Kepada Yth.
1. Ketua DPR RI
2. Dewan Pertimbangan Presiden RI
3. Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI
4. Kepala Badan Pangan Nasional RI
5. Menko Perekonomian RI
6. Menteri Perdagangan RI
7. Menteri Negara Koperasi & UKM RI
8. Menteri Dalam Negeri RI
9. Sekretaris Kabinet RI
10. DPW APPSI Seluruh Indonesia
11. DPD APPSI Seluruh Indonesia
12. Komisariat Pasar Seluruh Indonesia
13. Media Massa Cetak dan Elektronik
14. Arsip. ”
DEWAN PENGURUS PUSAT
ASOSIASI PEDAGANG PASAR SELURUH INDONESIA
Jl. Sisingamangaraja No. 41, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12120
Email : appsidpp@gmail.com.(HS)