INDORAYA – DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Semarang menggelar serah terima jabatan (sertijab) pengurus sekaligus rapat kerja tahun 2026 di sebuah hotel di Jalan Gajah Raya, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang, Minggu (11/1/2026) sore.
Namun, agenda yang semula berlangsung kondusif itu mendadak diwarnai kericuhan. Sejumlah pengurus, kader dan simpatisan dari beberapa DPC PSI di Kota Semarang terlibat aksi saling bentak di dalam aula hotel. Bahkan, mereka diduga sempat saling melempar kursi.
Situasi kian memanas ketika sebagian peserta memilih keluar dari ruangan. Akan tetapi, ada pihak yang melarang mereka meninggalkan lokasi dan meminta tetap mengikuti forum, sehingga aksi saling dorong pun tak terhindarkan.
Usai insiden tersebut, sejumlah peserta akhirnya keluar ruangan sambil meneriakkan yel-yel, “Mosi Tidak Percaya DPD PSI Kota Semarang”.
Di depan aula hotel, teriakan tersebut kembali menggema dan menarik perhatian pihak keamanan karena dinilai mengganggu kenyamanan tamu. Massa kemudian diarahkan menuju area depan hotel.
Sekitar pukul 17.00 WIB, tampak karangan bunga bertuliskan “Mosi Tidak Percaya Menolak Melly Pangestu sebagai Sekretaris DPD PSI Kota Semarang” yang mengatasnamakan loyalis PSI Jawa Tengah terpasang di depan hotel di Jalan Gajah Raya.
Sejumlah peserta yang melakukan aksi walk out juga membacakan pernyataan sikap terkait dinamika kepengurusan baru DPD PSI Kota Semarang.
“Kami Ketua DPC se-Kota Semarang, dari 13 DPC se-Kota Semarang, menyatakan mosi tidak percaya terhadap SK terbaru yang dikeluarkan oleh DPP,” ujar mereka secara kompak.
Usai membacakan pernyataan sikap, massa juga meneriakkan jargon partai, “Gajah! Kuat, bijak, setia!”
Ketua DPC PSI Semarang Utara, Hanif Nafilah Rozaq, menjelaskan bahwa dari total 16 DPC PSI se-Kota Semarang, sebanyak 13 DPC memilih walk out dari forum sertijab dan rapat kerja 2026 DPD PSI Kota Semarang.
Menurut Hanif, sikap tersebut dipicu oleh persoalan surat keputusan (SK) DPP PSI terkait susunan kepengurusan DPD PSI Kota Semarang yang dinilai berbeda dari hasil komunikasi sebelumnya.
“Tadi teman-teman menyampaikan kekecewaan karena persoalan SK. SK yang sebelumnya dikomunikasikan kepada DPC oleh DPD sebelum disahkan itu susunannya bukan seperti ini. Yang disepakati oleh DPC-DPC adalah Ketua Bangkit Mahanantiyo, Sekretaris Bayu, dan Bendahara Irwan Leokita Wiharto Karunia. Namun setelah SK keluar, susunannya berubah. Itu yang menjadi pertanyaan kami,” ungkap Hanif saat ditemui Indoraya.News.
Perubahan tersebut, lanjut Hanif, membuat 13 DPC PSI se-Kota Semarang merasa dikecewakan. Ia mengaku telah mempertanyakan hal itu kepada Bangkit Mahanantiyo selaku Ketua DPD PSI Kota Semarang terpilih, namun yang bersangkutan mengaku tidak mengetahui adanya perubahan.
“Kami merasa dikecewakan. Kami tanya ke Ketua DPD, beliau juga mengaku tidak tahu. Makanya kami mempertanyakan ini kepada DPW. Tapi DPW juga menyampaikan tidak mengetahui. Padahal seharusnya alurnya dari DPD ke DPW dulu, baru ke DPP,” paparnya.
Selain persoalan SK, keberatan para DPC juga dipicu oleh masuknya kembali mantan Ketua DPD PSI Kota Semarang, Melly Pangestu, ke dalam struktur kepengurusan baru sebagai Sekretaris DPD.
“Kalau soal ketua, kami sepakat Bangkit tetap menjadi Ketua DPD. Tapi poin krusialnya adalah masuknya kembali Melly Pangestu sebagai sekretaris. Itu yang tidak kami setujui,” tegasnya.
Menurut Hanif, kembalinya Melly Pangestu dinilai sebagai kemunduran bagi organisasi partai di tingkat kota.
“Kami menganggap itu sebagai kemunduran. Dulu, sis Melly juga pernah disomasi oleh pengurus DPD lama karena kepemimpinannya tidak dipercaya. Sekarang dimasukkan kembali, tentu membuat teman-teman kecewa,” ujarnya.
Ia juga menilai Melly Pangestu selama menjabat sebagai Ketua DPD PSI Kota Semarang bersikap otoriter dan minim komunikasi dengan jajaran DPC.
“Kami menilai kepemimpinannya cenderung otoriter, komunikasinya kurang, keterbukaan juga kurang. Selama kepengurusan sebelumnya, tidak mengayomi,” katanya.
Menurut Hanif, sosok Melly Pangestu menjadi salah satu sumber persoalan utama di internal DPD PSI Kota Semarang.
“Itu salah satu yang menjadi keberatan teman-teman,” imbuhnya.
Selain itu, Hanif juga mempertanyakan alasan evaluasi terhadap DPD PSI Kota Semarang, meskipun menurutnya kinerja pengurus selama ini cukup baik.
“Kenapa DPD PSI Kota Semarang dievaluasi? Padahal kinerjanya sangat bagus. Bisa dicek dari aktivitas dan pergerakan di media sosial maupun media lainnya,” tandasnya.
Atas kondisi tersebut, pihaknya mendesak DPP PSI segera melakukan mediasi dengan seluruh DPC PSI se-Kota Semarang.
“Kami meminta DPP melakukan mediasi untuk menjelaskan terkait SK yang disahkan tersebut,” tegas Hanif.
Ia juga menduga masuknya nama Melly Pangestu dalam kepengurusan baru mengindikasikan adanya unsur sabotase dan kemungkinan intervensi dari pihak tertentu.
“Kami menduga ada unsur sabotase dan kemungkinan intervensi dari pihak tertentu yang memiliki kepentingan sendiri dan tidak mewakili kepentingan partai,” pungkasnya.
