INDORAYA – Calon Wali Kota Semarang nomor urut 2, Yoyok Sukawi menyerap aspirasi warga Kelurahan Padangsari, Kecamatan Banyumanik, usai menunaikan Salat Jumat berjemaah di Masjid Raya Al Muhajirin, Jumat (25/10/2024).
Yoyok Sukawi berbincang dengan masyarakat dan menerima berbagai masukan. Ada beberapa yang disampaikan kepada Yoyok, di antaranya soal pajak bumi dan bangunan (PBB) yang naik tiap tahun hingga persoalan pendidikan yang kurang merata.
“Pajaknya PBB itu tiap tahun naik terus, bahkan bisa dibilang naiknya hampir 100 persen. Itu sangat memberatkan bagi kami rakyat kecil,” Ali Mustofa, seorang warga Kelurahan Pedalangan, Banyumanik.
Dia mengatakan, hampir mayoritas masyarakat di Kelurahan Pedalangan terbebani. Terlebih, rata-rata masyarakatnya yang memiliki tanah luas-luas peninggalan leluhurnya itu hanya bekerja serabutan.
“Jujur saja, kami dan apalagi warga di Kelurahan Pedalangan banyak warga asli yang tidak berstatus pegawai. Mereka punya tanah luas karena warisan,” ujarnya.
Begitu pula, dia berharap ketika hendak mengurus di kantor kelurahan maupun kecamatan dapat dipermudah. Menurutnya, masyarakat tidak perlu menjadi pelaku-pelaku koruptif.
“Segala hal perizinan dapat dipermudah, itu juga harapan masyarakat. Kami juga bingung kalau mengurus lama, lalu mau kami kasih uang itu kan tidak boleh, tetapi kalau tidak dikasih, itu sangat lama,” katanya.
Termasuk pula mengenai sekolah gratis yang dianggap masyarakat kurang merata. Dia menginginkan dalam kepemimpinan baru lima tahun ke depan, Kota Semarang dapat memberikan akses gratis bagi siswa bersekolah.
Yoyok Sukawi menyatakan persoalan yang disampaikan masyarakat tersebut masuk dalam program prioritas Yoyok Sukawi Joko Santoso untuk memimpin Kota Semarang kelak. Di mana pihaknya berkomitmen tidak menaikkan PBB selama lima tahun.
“Alhamdulillah, PBB tak naik itu salah satu program unggulan kami. Nanti selama lima tahun kami pastikan tidak akan naik,” kata Yoyok Sukawi.
Selain itu, Yoyok-Joss juga menekankan reformasi birokrasi bagi seluruh ASN di lingkungan Pemkot Semarang. Hal ini menjadi upaya pembaharuan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (good governance).
Di dalamnya, agar terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, maka ASN harus berintegritas tinggi, produktif, dan melayani secara prima dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik.
“Inilah komitmen kami bersama Mas Joko dalam melakukan reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, no suap, no korupsi,” kata mantan anggota Komisi X DPR RI tersebut.
Di sisi lain, Yoyok Sukawi juga menjawab mengenai kegelisahan masyarakat soal sekolah gratis. Dia menyatakan bahwa akses pendidikan gratis masuk dalam program prioritasnya bersama Joko Santoso.
“Saya rasa kita tidak perlu khawatir lagi terkait akses pendidikan gratis. Karena, nanti lima tahun ke depan jika kami diberi kepercayaan, kami akan memberikan akses gratis bagi siswa di Kota Semarang,” beber Yoyok Sukawi.
