INDORAYA – Senator Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah (Jateng), Abdul Kholik, menyoroti persoalan banjir yang menjadi bencana langganan di Jateng setiap tahun. Menurutnya, pengendalian banjir di Jateng harus dilakukan mulai dari hulu bingga hilir.
Hal itu disampaikannya dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema “Kesiapan Jawa Tengah Menghadapi Ancaman Banjir 2024” yang digelar di Kantor DPD RI Dapil Jateng, Jalan Imam Bonjol, Kota Semarang, Jumat (10/11/2023) sore.
Dalam agenda ini, Abdul Kholik meminta paparan dari sejumlah stake holder untuk merumuskan solusi pengendalian banjir menghadapi musim penghujan. Meliputi BMKG, BBWS Pemali Juana, DLHK Jateng, BPBD Jateng, Pramuka Kwarda Jateng, Walhi Jateng, dan sejumlah organisasi mahasiswa.
“Dari awal begitu masuk musim penghujan kami sengaja men-trigger semua stake holder untuk siap-siap. Dan dari paparan narasumber ternyata kita masih punya problem yang hulu tengah sama hilir,” katanya kepada Indoraya.news usai acara FGD.
Dalam menangani banjir di Jateng, pihaknya terus berupaya mengajak berbagai sektor dan elemen masyarakat untuk berdiskusi menemukan beragam solusi. Dia menegaskan, pengendalian banjir harus dilakukan mulai dari hulu, tengah, hingga hilir.
“Kalau hulu masalahnya tata ruang, kemudian soal penghutanan kembali, ketiga soal ada nggak dam-dam penahan air. Kalau bisa ada bendungan supaya airnya tidak langsung turun,” ungkapnya.
Mengatasi banjir di wilayah tengah, dia meminta pemerintah daerah untuk lebih merawat dan memperhatikan kondisi sungai. Selain itu dibutuhkan kesadaran masyarakat agar tidak membuang sampah di sungai.
“Kemudian penanganan di tengah desainnya sampai tahun 2027. Artinya masih dalam kerangka waktu yang belum selesai. Risikonya sungai belum maksimal penanganan normalisasinya,” kata Abdul Kholik.
“Di hilir juga belum banyak prosesnya soal rob belum selesai. Untuk hilir kami meminta pemerintah daerah, dinas terkait mengecek tanggul-tanggul sepanjang Pantura. Jangan sampai seperti kemarin jebol karena tidak terkontrol,” imbuhnya.
Selain itu, menurutnya, kesiapan tanggap darurat terhadap bencana banjir di Jateng juga perlu ditingkatkan. Yang perlu dimitigasi ialah bencana yang ada jangan sampai menimbulkan korban jiwa.
“Kalau melihat kesiapan tanggap darurat banjir saya kira bagus kita harap zero korban di Jawa tengah. Tahun kemarin ada 6 orang, kalau bisa kondisi Jateng bisa zero korban jiwa,” ungkap Abdul Kholik.
Di sisi lain, dia menyebut ancaman banjir dapat diminimalisir dengan upaya pengelolaan sampah yang baik. Pihaknya meminta pemerintah daerah lebih tegas menyosialisasikan Perda pengelolaan sampah serta menindak para pelanggar.
“Kalau bisa upaya persuasif tapi juga berdasarkan norma hukum atau Perda dioptimalkan, pencegahan sampah secara lebih tertib. Di beberapa daerah sudah mulai edukasi ketat, bahwa sanksi sanksi mulai diterapkan. Sehingga ini mengurangi resiko aliran sungai tersumbat yang bisa mengurangi banjir,” katanya.
Selain itu, pihaknya juga mendorong organisasi mahasiswa dan elemen pemuda untuk terlibat dalam menjaga lingkungan. Lebih lanjut, dia meminta Pemprov Jateng melakukan evaluasi dan lebih serius dalam menghadapi ancaman banjir memasuki musim hujan akhir tahun ini.
“Saya kira Pemerintah Provinsi, saya harap Pak Pj Gubernur karena lintas administrasi gak bisa selesai oleh kota/kabupaten. Pemprov harus gerak secara serius,” tegas Abdul Kholik.