Ad imageAd image

Selain Studi Tur, Wisuda dan Pengadaan Seragam Sekolah di Jateng Juga Dilarang, Rawan Pungli

Athok Mahfud
By Athok Mahfud 917 Views
2 Min Read
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Jawa Tengah (Jateng), Uswatun Hasanah. (Foto: Dok. Athok Mahfud/Indoraya)

INDORAYA – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Jawa Tengah (Jateng) melarang segala bentuk kegiatan di satuan pendidikan atau sekolah di bawah naungannya yang berpotensi mengarah ke praktik pungutan liar (pungli).

Tidak hanya studi tur wisata, Disdikbud Jateng juga melarang sekolah menarik iuran peserta didik untuk kegiatan seperti wisuda, dies natalies, pengadaan seragam sekolah, dan penjualan buku LKS.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Provinsi Disdikbud Jateng, Uswatun Hasanah melalui akun instagram resmi @pdk.jateng. Indoraya.news sudah meminta izin untuk mengutip pernyataan Uswatun tersebut.

BACA JUGA:   Hasil Perolehan Suara Pemilu 2024 di Provinsi Jateng Ditetapkan 8 Maret

Pernyataan Uswatun ini menanggapi pro dan kontra terkait kebijakan Disdikbud Jateng tentang larangan menggelar wisata atau studi tur bagi SMA, SMK, dan SLB negeri di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Dia bilang, terhitung sejak Januari 2017, Pemprov Jateng menerima mandat untuk mengelola pendidikan menengah dan pendidikan khusus. Hal ini ditindaklanjuti dengan menerapkan kebijakan sekolah tanpa pungutan pada tahun 2020.

“Pengalihan kewenangan tersebut ditindaklanjuti dengan berbagai kebijakan, antara lain sejak Januari 2020, Jawa Tengah menetapkan kebijakan pendidikan tanpa pungutan atau pendidikan gratis bagi SMAN, SMKN, atau SLBN,” kata Uswatun dalam video pernyataan di akun instagram @pdkjateng.

BACA JUGA:   Jateng Sudah Miliki 70 RPH Halal, Produk Olahan Daging Dijamin Berkualitas

Selaras dengan pendidikan tanpa pungutan tersebut, satuan pendidikan di Jateng tidak diizinkan melakukan pungutan liar dalam bentuk apapun. Disdikbud Jateng tidak ingin membuat orang tua siswa terbebani.

“Selaras dengan pendidikan tanpa pungutan tersebut diharapkan orang tua tidak terbebani lagi dengan biaya pendidikan sehingga satuan pendidikan tidak diizinkan melakukan pungutan dalam bentuk apapun,” kata Uswatun.

“Di antaranya studi tur, wisuda ketulusan, dies ntalies, pengadaan seragam sekolah, penjualan LKS, serta semua kegiatan yang berpotensi memunculkan adanya pungutan,” imbuh dia.

BACA JUGA:   Menhub Bilang Pembelian Motor Listrik Subsidi Jauh dari Target

Di luar itu, saat ini Disdikbud Jateng juga tengah mengkaji dan menyusun kebijakan outing class atau pembelajaran di luar kelas yang berdampak pada pembiayaan.

“Saat ini kebijakan outing class yang berdampak pada pembiayaan dan peran serta masyarakat sedang disusun dengan melibatkan berbagai pihak,” tandas Uswatun.

Share this Article