INDORAYA – Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) Sumarno mengatakan, sekitar 18.015 konflik agraria bidang tanah telah terselesaikan. Dia menilai, capaian Pemprov Jateng dalam reforma agraria sudah berjalan dengan baik.

“Kalau dari sisi kinerja reforma agraria di Jawa Tengah, mungkin secara keseluruhan sudah lumayan bagus. Permsalahan-permasalahan sengketa tanah, status tanah, juga sudah banyak yang diselesaikan,” katanya di sela Rakor Gugus Tugas Reforma Agraria di PO Hotel, Semarang, Jumat (13/12/2024).

Pemprov Jateng juga telah melakukan redistribusi tanah eks Hak Guna Usaha PT. Sinar Kartosuro seluas 198 hektar di Kabupaten Semarang, dan redistribusi tanah timbul seluas 1.178 hektar di Kabupaten Cilacap.

Meski demikian, dia menyebut kinera tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) tingkat kabupaten/kota perlu tetap dioptimalkan. Apalagi, reforma agraria menjadi salah satu indikator kinerja pemerintah daerah.

Oleh karenanya, kata Sumarno, program reforma agraria harus menjadi prioritas utama dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

“Kami berharap teman-teman kabupaten/kota bisa mengalokasikan anggaran untuk reforma agraria, karena ini salah satu upaya yang ujungnya menyejahterakan masyarakat,” ujar dia.

Hingga kini, saat ini baru delapan kabupaten/kota di Jateng yang telah mengintegrasikan program reforma agraria dalam APBD tahun 2024. Daerah tersebut meliputi Kota Tegal, Kabupaten Tegal, Sragen, Temanggung, Demak, Kendal, Klaten, dan Pemalang.

Plt Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jateng, Sri Yanti Achmad mengapresiasi kedelapan kabupaten/ kota yang telah mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan program reforma agraria. Hal ini menjadi wujud komitmen pemerintah daerah dalam menyukseskan agenda reforma agraria.