Ad imageAd image

Satgas Pangan Polri Minta Warga Laporkan Penimbunan Minyak Goreng

Kartika Ayu
By Kartika Ayu 1 View
2 Min Read
Ilustrasi penjualan minyak goreng. (Foto : Tribratanews.polri.go.id)

 

INDORAYA – Satgas Pangan Polri meminta masyarakat untuk melapor, apabila mengetahui adanya penimbunan minyak goreng. Laporan masyarakat itu akan sangat membantu Polri, dalam memantau pelaksanaan kebijakan satu harga minyak goreng, termasuk pendistribusiannya.

Wakasatgas Pangan Brigjen Pol Whisnu Hermawan, Rabu (26/1/22), mengatakan pemantauan itu juga dilakukan untuk mencegah kelangkaan minyak goreng.

“Silakan lapor ke Kepolisian setempat,” kata Wakasatgas Pangan Brigjen. Pol Whisnu Hermawan, Rabu (26/1/22), seperti dirilis Tribratanews.polri.go.id.

Brigjen. Pol Whisnu Hermawan, juga mengatakan bahwa Satgas Pangan telah melakukan monitoring terhadap para pengecer minyak goreng dan gula pasir. Hasilnya, dipastikan stok kedua bahan pangan tersebut aman untuk beberapa waktu ke depan.

“Ketersediaan di jaringan retail modern untuk dua minggu kedepan aman. Di retail modern khususnya yang berada di Pulau Jawa sudah mendapatkan distribusi sebanyak 10 karton,” kata dia.

Harga pasaran minyak goreng juga dipastikan tidak dijual di atas harga eceran tertinggi (HET), yakni Rp14 ribu per liternya. Kekosongan stok hingga antrean panjang berujung penimbunan juga nihil ditemukan sampai saat ini. “Jika masyarakat menemukan dugaan pelanggaran tersebut maka bisa melaporkannya kepada kami,” terang Wakasatgas Pangan.

Diketahui, Pemerintah mulai menetapkan kebijakan harga untuk minyak goreng yakni Rp14 ribu per liternya mulai Rabu (19/1/22) pukul 00.00 WIB di seluruh Indonesia.

Namun, khusus pasar tradisional diberikan waktu penyesuaian selambat-lambatnya satu minggu dari tanggal pemberlakuan.

Pemerintah memutuskan meningkatkan upaya penutupan selisih harga minyak goreng demi memenuhi kebutuhan rumah tangga, industri mikro, dan industri kecil. Selisih harga minyak goreng akan diberikan dukungan pendanaan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) sebesar Rp 7,6 triliun. (IR)

Share this Article