INDORAYA – Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Jawa Tengah (Jateng) mencatat jumlah poduksi sampah mencapai 5,5 juta ton per tahun. DLHK berencana menambah 50 desa mandiri sampah baru untuk mengurangi timbulan sampah.
Kepala DLHK Provinsi Jateng Widi Hartanto mengatakan, pembentukan desa mandiri sampah ini sebagai upaya dalam mengurangi sampah dari sumbernya. Mulai digalakkan tahun 2023, kini ada 88 desa di Jateng yang berstatus mandiri sampah.
“Harapannya tahun 2025 kita bisa nambah lagi kurang lebih 50 desa mandiri sampah,” katanya kepada wartawan, belum lama ini.
Ia bilang, desa yang mengikuti desa mandiri sampah hanya membuang sekitar 20 persen residu ke tempat pemrosesan akhir (TPA). Melalui desa mandiri, pihaknya ingin mendorong pengelolaan sampah langsung di tingkat desa.
Dalam praktiknya, masyarakat diberikan edukasi untuk bersama-sama mengelola sampah dari sumbernya. Sampah organik dijadikan kompos atau eco enzyme, kemudian sampah anorganik dipilah untuk didaur ulang.
Widi mengatakan bahwa upaya daur ulang sampah ini diharapkan dapat mengurangi jumlah sampah yang harus dikirim ke TPA.
Selain itu, desa mandiri sampah ini juga sejalan dengan program nasional yakni program kampung iklim (proklim). Dia menargetkan desa mandiri sampah bisa mengurangi sebanyak 30 persen sampah.
“Jadi kalau nanti di desa sudah selesai, yang organik dijadikan kompos, yang an-organik di kelola mudah-mudahan akan mengurangi beban TPA,” kata Widi.
Dia mengklaim bahwa saat ini kesadaran masyarakat terkait pengeloaan sampah sudah membaik. Setiap tahun trennya semakin meningkat.
Diketahui, saat ini ada sekitar 3.358 bank sampah unit di Jateng, 26 bank sampah induk, 23 pusat daur ulang, 363 tempat pengolahan sampah (TPS) 3R, 27 rumah kompos, dan 1.022 pengepul sampah.
“Buktinya apa? jumlah bank sampah naik, itu salah satu indikator, artinya ada komitmen. Sekarang bank sampah di tingkat RT RW sudah mulai berkembang. Di masing-masing RT RW pasti rata-rata ada bank sampah, PKK-nya juga membentuk bank sampah,” tandas Widi.