INDORAYA – Berdasarkan hasil riset kesehatan dasar (Riskesdas) pada 2018, satu dari 10 orang di Indonesia mengalami gangguan jiwa.
“Di Indonesia, 1 dari 0 orang mengalami gangguan jiwa,” kata Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin melalui pemaparan dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/11/2023).
Kendati demikian, Budi menyebut banyak kasus yang mengarah ke gangguan jiwa dan belum terdeteksi di Indonesia karena tingkat screening yang masih lemah. Ia mengatakan sejauh ini, tenaga di fasilitas kesehatan hanya memberikan diagnosis berdasarkan kuesioner.
Budi mencontohkan kecemasan (anxiety) juga masih susah untuk terdeteksi, padahal menurutnya kondisi itu banyak dialami masyarakat. Pemerintah menurutnya sudah seharusnya meminimalisir kondisi tersebut sebelum kemudian pasien bertambah buruk di tahapan depresi hingga skizofrenia.
Deteksi dini gangguan jiwa di Indonesia menurutnya masih sebatas observasi dan manual. Untuk itu, Kemenkes menurutnya bakal mengupayakan deteksi dini gangguan jiwa yang lebih canggih ke depan.
“Screening akan kita perbaiki agar semua Puskesmas bisa melakukan screening jiwa. Karena ini tinggi sekali [kasus gangguan jiwa] dan seharusnya bisa ditangai lebih baik,” kata dia.
Kemenkes, kata dia, juga bakal mengupayakan fasilitas kesehatan khusus untuk pasien dengan gangguan jiwa. Ia mencontohkan, apabila pasien mendapat diagnosis skizofrenia, maka pasien tersebut harus dirawat namun tidak harus rumah sakit jiwa (RSJ) melainkan tempat khusus di faskes.
Kemudian apabila pasien tersebut mengalami perbaikan kondisi, maka selanjutnya hanya perlu pemantauan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan atau juga melalui beragam komunitas.
“Karena RSJ itu stigmatize. Jadi oleh WHO strategi mental health didorong kembali ke komunitas kalau bisa,” ujar Budi.