INDORAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) bersama PT Jateng Agro Berdikari (JTAB), Bank Jateng, dan sejumlah BUMD lainnya, terus menggalakkan gerakan pangan murah.
Total hingga 19 September 2025, gerakan pangan murah sudah terlaksana hingga 1.565 kali di Jateng. Program ini bertujuan menjaga stabilitas harga pangan, menjamin ketersediaan bahan pokok di lapangan, serta mengendalikan inflasi daerah.
Program yang juga melibatkan pemerintah kabupaten/kota ini juga bertujuan untuk meringankan beban warga di tengah fluktuasi harga bahan pokok.
Sebaran kegiatan telah menjangkau seluruh daerah di Jawa Tengah. Dari kegiatan tersebut, tercatat omzet penjualan sekitar Rp37 miliar.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Jateng, Dyah Lukisari mengatakan, gerakan pangan murah ditujukan untuk menjaga stabilitas pasokan sekaligus mengendalikan harga pangan.
“Komoditas yang dijual antara lain beras, jagung, minyak, daging, serta bahan pokok lain yang berada di atas harga acuan pembelian,” ucap da.
Plt Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Jateng Sri Brotorini menambahkan, kegiatan tersebut juga menyasar kelompok pekerja. Hal ini ditandai dengan pelaksanaannya yang dilakukan di pabrik dan kawasan industri.
Selain itu, Pemprov Jateng menyiapkan program fasilitasi distribusi pangan untuk memperkuat ketersediaan di kios pangan murah serta intervensi pada komoditas yang defisit.
Hingga kini terdapat 428 kios pangan murah yang beroperasi di Jawa Tengah. Sebagian berasal dari usulan Koperasi Desa/kelurahan (Kopdes) Merah Putih.
“Dari total 8.523 koperasi yang ada, baru 64 yang mengajukan diri untuk bergabung. Sedangkan ada 46 koperasi yang sudah terealisasi menggunakan dukungan dana fasilitasi distribusi pangan,” imbuhnya.
Meski masih terbilang relatif sedikit, kata Sri, ke depan pihaknya akan terus dorong agar Kopdes Merah Putih bisa berkembang dan memperkuat akses masyarakat terhadap pangan murah.
Dalam rapat koordinasi bidang pertanian, peternakan, dan ketahanan pangan yang digelar Kamis (18/9), Pemprov Jateng juga membahas langkah jangka panjang.
Salah satu agenda yang didorong adalah menciptakan konektivitas produk unggulan di setiap kabupaten/kota agar Jawa Tengah bisa lebih banyak memenuhi kebutuhan pangan dari hasil produksi sendiri.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan bahwa GPM dan program distribusi pangan merupakan bentuk nyata hadirnya pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat.
Ia juga menyampaikan rencana jangka panjang untuk menjaga ketahanan pangan, termasuk menghubungkan produksi unggulan dari setiap kabupaten/kota agar Jawa Tengah dapat memenuhi kebutuhan pokok dari hasil produksi sendiri.
“Saya mengapresiasi kerja keras semua pihak yang telah menjalankan GPM. Ini langkah nyata mendukung ketahanan pangan di Jawa Tengah,” ucapnya. [Adv]
