Ad imageAd image

Rincian Kerugian Kasus Korupsi PT Timah Senilai Rp271 Triliun

Redaksi Indoraya
By Redaksi Indoraya 7.9k Views
3 Min Read
Tersangka Kasus Korupsi Timah (Foto: Istimewa)

INDORAYA – Kejaksaan Agung (Kejagung) mencatat nilai kerugian ekologis yang disebabkan oleh kasus korupsi Izin Usaha Pertambangan PT Timah mencapai Rp271 Triliun.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kuntadi menyebut angka kerugian tersebut merupakan hasil perhitungan ahli lingkungan IPB Bambang Hero Saharjo.

“Berdasarkan keterangan ahli lingkungan sekaligus akademisi dari IPB Bambang Hero Saharjo, nilai kerugian ekologis atau kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dalam perkara ini yaitu senilai Rp271.069.688.018.700,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (20/2/2024).

Bambang mengatakan sampai saat ini terdapat 349.653,574 hektare Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang terletak di 7 Kabupaten di Provinsi Bangka Belitung. Dari jumlah tersebut, total luas lahan yang sudah dibuka yakni 170.363,064 hektare.

BACA JUGA:   Kerugian Kasus Korupsi Timah Capai Rp271 Triliun

Rinciannya, kata dia, terdiri dari luas galian di kawasan hutan 75.345,7512 hektare dan luas galian di nonkawasan hutan 95.017,313 hektare. Ia menyebut untuk kawasan hutan sebanyak 13.875,295 hektare diantaranya berada di kawasan hutan lindung.

Selanjutnya 59.847,252 hektare di kawasan hutan produksi tetap, 77,830 hektare di hutan produksi yang dapat dikonversi, 1.238,917 hektare di taman hutan raya, serta 306.456 hektare di taman nasional.

Di sisi lain, Bambang mengatakan dari total luasan lahan galian yang sudah dibuka yakni 170.363,064 hektare, hanya 88.900,462 hektare yang sudah memiliki IUP. Sementara sisanya seluas 81.462,602 hektare tidak memiliki IUP.

BACA JUGA:   Kerugian Kasus Korupsi Timah Capai Rp271 Triliun

Lebih lanjut, Bambang menyebut terdapat kerugian lingkungan dalam kawasan dan non-kawasan hutan akibat pembukaan luas lahan galian tersebut.

Ia menjelaskan perhitungan tersebut dilakukan sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri LHK Nomor 7/2014 tentang kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Untuk kawasan hutan, Bambang merincikan biaya kerugian lingkungan ekologis mencapai Rp157.832.395.501.025. Sementara untuk kerugian ekonomi lingkungan sebesar Rp60.276.600.800.000, biaya pemulihan lingkungan sebesar Rp5.257.249.726.025.

Sehingga apabila ditotalkan nilai kerugian kerusakan lingkungan hidup untuk kawasan hutan mencapai Rp223.366.246.027.050.

Sedangkan untuk nonkawasan hutan, nilai kerugian lingkungan ekologis mencapai Rp25.870.838.897.075. Selanjutnya kerugian ekonomi lingkungan sebesar Rp15.202.770.080.000 dan biaya pemulihan lingkungan Rp6.629.833.014.575.

BACA JUGA:   Kerugian Kasus Korupsi Timah Capai Rp271 Triliun

Sehingga apabila ditotalkan nilai kerugian kerusakan lingkungan hidup untuk non-kawasan hutan mencapai Rp47.703.441.991.650.

“Atau semuanya digabungkan maka kerugian ekologisnya Rp183.703.234.398.100, kerugian ekonomi lingkungan Rp74.479.370.880.000, dan biaya pemulihan lingkungannya Rp12.157.082.740.060. Totalnya kerugian kerusakan tadi sebesar Rp271.069.688.018.700,” tuturnya.

Kendati demikian, Kuntadi menegaskan bahwa nilai kerugian tersebut belum bersifat final. Ia menyebut saat ini penyidik masih menghitung potensi kerugian keuangan negara akibat aksi korupsi itu.

“Itu tadi hasil penghitungan kerugian ekologis dan kerugian itu masih akan ditambah dengan kerugian negara yang sampai saat ini masih berproses. Berapa hasilnya, nanti masih kita tunggu,” jelasnya.

Share this Article
Leave a comment