INDORAYA – Sebanyak 1.117 mahasiswa Satuan Praja Utama Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) diberikan tugas di sejumlah daerah di Jawa Tengah (Jateng) untuk membantu mengatasi tunggakan pajak kendaraan motor dan menggenjot pendapatan daerah.
Mereka menjalani program Bhakti Karya Praja (BKP) dengan penugasan di Jateng. Ribuan mahasiswa itu diserahterimakan oleh Rektor IPDN Hadi Prabowo kepada Sekretaris Daerah Jateng, Sumarno pada upacara di halaman Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin (12/8/2024).
“Kami menyambut baik kegiatan ini, karena ada seribu lebih sumber daya manusia yang akan turun di Jateng,” ujar Sumarno di sela upacara.
Mereka akan dibagi tugas di 11 Organisasi Perangkat Daerah, 58 Unit Pelaksana Unit Dinas (UPTD) Pemprov Jateng yang tersebar di 21 kabupaten dan 6 kota. Mereka akan melaksanakan tugas mulai 12 Agustus hingga 10 September 2024.
Menurut Sumarno, pendistribusian peserta BKP paling banyak ada di Kantor Samsat. Mereka diminta membantu mengatasi tunggakan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Persoalan itu dinilai butuh keterlibatan peserta BKP supaya mampu meningkatkan capaian pendapatan daerah.
“Karena ini pertama kali dilaksanakan di tingkat provinsi, kami berharap ini menjadi pembelajaran yang baik,” kata Sekda Jateng.
Sumarno mengatakan, program yang akan dilakukan oleh mahasiswa praja IPDN tersebut akan menjadi pengalaman yang sangat berharga, sehingga kelak bisa diimplementasikan di tempat kerja.
Di kesempatan yang sama, Rektor IPDN Hadi Prabowo mengatakan, pemilihan Jateng sebagai provinsi pertama program BKP karena statusnya sebagai provinsi terbesar dan terpadat ketiga di Indonesia. Selain itu juga memuat berbagai potensi strategis dan keunggulan luar biasa.
Dia melanjutkan, implementasi BKP Praja IPDN terbagi dalam beberapa bidang, di antaranya bidang keuangan daerah untuk memvalidasi data, inventarisasi pajak, dan retribusi daerah.
“Termasuk membantu Badan Pendapatan Daerah dalam penarikan pajak kendaraan bermotor, melakukan sosialisasi, dan pencermatan dalam upaya peningkatan sumber-sumber pendapatan asli daerah,” kata Hadi.
Dia berharap, selama menjalankan praktik kerja di berbagai instansi pemerintah, Praja harus mampu mengidentifikasikan, menginventarisasi, dan melakukan analisis terhadap permasalahan di pemerintah daerah maupun pembangunan masyarakat.
“Gunakan pelaksanaan BKP ini dengan sungguh-sungguh, harus fokus. Karena ini menjadi bekal terjun di tengah masyarakat di dalam pengabdian dan pelayanan,” kata Hadi Prabowo.