INDORAYA – Sebanyak ribuan tenaga honorer di sejumlah instansi pemerintah daerah di Jawa Tengah (Jateng) belum diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pemprov Jateng mendorong fembukaan formasi atau seleksi PPPK tahap 2.
Kisruh nasib PPPK di Jateng ini dibahas oleh Gubernur Jateng Ahmad Luthfi bersama Komisi II DPR RI serta sejumlah kepala daerah di Jateng yang hadir di Gedung Gradhika Bhakti Praja Pemprov Jateng, Kamis (6/2/2025).
Keluhan-keluhan perihal masih banyaknya tenaga honorer itu disampaikan oleh bupati maupun wali kota di Jawa Tengah. Di Kabupaten Demak, masih ada sekitar 1.600 honorer yang belum terangkat menjadi PPPK.
Demikian halnya di Kabupaten Wonosobo, Batang, Sukoharjo, dan Kota Pekalongan, yang masih ada sekitar 1000-an pegawai honorer atau non ASN.
Berdasarkan diskusi bersama Anggota Komisi II DPR RI Mohammad Toha, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi sepakat jika nantinya ada seleksi PPPK kembali atau tahap kedua.
Ahmad Luthfi berpesan bahwa di tahun pertama masa kepemimpinannya adalah menuntaskan layanan-layanan dasar bagi masyarakat. Maka kesejahteraan warga Jawa Tengah menjadi prioritas.
Pihaknya juga mendorong bupati serta wali kota untuk menekan belanja pegawai. Namun hal itu tak mudah dalam jangka dekat ini, mengingat para kepala daerah mendapatkan “warisan” tenaga honorer dari pemerintahan sebelumnya.
Belanja pegawai dari APBD yang diharapkan berada di kisaran 30 persen atau lebih sedikit. Kenyatannya, ada sejumlah wilayah dengan kebutuhan anggaran belanja pegawai hampir 40 persen dibandingkan kekuatan APBD.
“Kalau ada belanja pegawainya 40 persen (dari APBD), bupatinya apa ndak klepek-klepek habis anggaran untuk belanja pegawainya,” ungkap Ahmad Luthfi.
Sementara itu, anggota Komisi II DPR RI Mohammad Toha mendorong adanya seleksi kembali untuk PPPK. Hal yang menjadi catatannya adalah, saat seleksi sebelumnya, tidak semua pemerintah daerah maupun lembaga/kementerian tidak membuka formasi sesuai dengan data yang ada di data base BKN. Hal itu besar alasannya karena kemampuan anggaran.
“Ini mau diselesaikan di tahap 2. Minta pada semua Pemda, kementerian, dan lembaga banyak (honorer) yang tidak masuk maka formasinya dibuka. Disesuaikan catatan yang ada di data base (BKN),” ujar Toha.
Toha bersyukur pada kesempatan itu hadir bupati maupun wali kota sehingga saat ini bisa mempersiapkan. Tujuannya agar tidak ada lagi kisruh honorer dan seleksi PPPK di Jawa Tengah ke depannya.
